Kemendagri Dorong Kolaborasi Semua Pihak dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Kompas.com - 26/02/2021, 13:05 WIB
Seorang bocah melintas di depan mural tentang penggunaan masker di Kota Tangerang, Banten, Minggu (21/12/2020). Mural tersebut dibuat sebagai edukasi kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker guna mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww. ANTARA FOTO/FAUZANSeorang bocah melintas di depan mural tentang penggunaan masker di Kota Tangerang, Banten, Minggu (21/12/2020). Mural tersebut dibuat sebagai edukasi kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker guna mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili oleh Heri Roni menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam penanganan dan pemulihan ekonomi nasional di daerah.

Kolaborasi itu terutama harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat sipil.

"Kementerian Dalam Negeri mendorong berbagai upaya dari sisi kebijakan dan regulasi bagi pemerintah daerah agar menyinkronkan berbagai kebijakan di level pemerintah pusat dalam hal penanganan Pandemi Covid-19," kata Heri dilansir dari laman resmi Kemendagri, Jumat (26/2/2021) .

Baca juga: Wilayah dan Masyarakat Adat Berkontribusi Besar bagi Pemulihan Ekonomi

Heri mengatakan, skema kemitraan multipihak tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal penanganan Covid-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat sampai ke skala mikro.

Kemudian, advokasi, edukasi, dan sosialisasi peningkatan disiplin protokol kesehatan di lingkungan kerja, dan masyarakat.

Lalu percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah untuk menarik minat investor dalam dan luar negeri, pengawasan penggunaan APBD sesuai target dan sasaran.

Serta mendukung kelancaran program vaksinasi Covid-19 hingga ke level masyarakat.

Baca juga: Jokowi: Kunci Pemulihan Ekonomi yakni Kemampuan Mengatasi Pandemi

"Sehingga penanganan Pandemi Covid-19, yang diikuti dengan pemulihan ekonomi nasional di daerah dapat segera tercapai melalui kolaborasi multi stakeholder tersebut," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate juga mengajak masyarakat berkolaborasi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Menurut dia, pemerintah membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat, untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 dan mengakhiri pandemi.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Perdana di Pasar Tanah Abang dan Harapan Pemulihan Ekonomi

"Karena ini pandemi, kerja kolaborasi itu penting sekali, virologi itu penting, tapi kerja kolaborasi penting sekali," ujar Johnny dalam acara "Rosi: Covid-19 Tembus 1 Juta, Kita Bisa Apa?" Kamis (28/1/2021).

Johnny menuturkan penanganan pandemi Covid-19 tidak bisa dilakukan masing-masing pihak.

Karena itu, situasi saat ini diperlukan gotong-royong supaya bisa menciptakan kepercayaan dan optimisme yang tinggi unuk melawan Covid-19.

"Tidak mungkin bisa dilakukan satu komponen saja, ini harus dilakukan bersama, harus dilakukan secara kolaborasi dan harus dibangun kepercayaan dan optimisme masyarakat," terang dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Nasional
Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Nasional
Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Nasional
Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Nasional
Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X