Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/02/2021, 12:41 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk anggota DPR beserta anggota keluarganya dilakukan secara terbuka.

Dasco membantah bahwa pelaksanaan vaksinasi tersebut dilakukan secara tertutup.

Ia mengatakan, DPR sudah mendapatkan jadwal pemberian vaksinasi Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Tidak ada yang ditutup-tutupi, wong itu juga vaksinasinya di daerah terbuka kok untuk menjaga protokol kesehatan. Kita mendapatkan jatah dari Kemenkes, DPR, dan anggota keluarga yang terdaftar di Kesekjenan DPR. Alokasi itu dari Kemenkes," kata Dasco saat diwawancara dalam pernyataan video yang diterima Kompas.com, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Vaksinasi di DPR, Keluarga Kandung Anggota DPR Turut Divaksinasi

Ia menceritakan bagaimana awalnya DPR mendapatkan alokasi vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes.

Menurut Dasco, awalnya, DPR mendapatkan surat dari Kemenkes soal jadwal vaksinasi Covid-19.

Pada saat ini, DPR sedang reses. Namun, Dasco mengatakan bahwa DPR tetap mengikuti pelaksanaan vaksinasi yang sudah ditentukan oleh Kemenkes.

"Oleh karena sedang reses, Kesekjenan memberikan informasi kepada fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi yang kemudian memberikan informasi kepada para anggotanya. Jadi tidak benar bahwa vaksinasi ini seolah-olah tertutup. Tidak ada yang ditutup-tutupi," papar dia. 

Lebih lanjut, Dasco mengaku tidak mengetahui jumlah anggota DPR beserta keluarganya yang masuk dalam pemberian vaksinasi Covid-19 gratis oleh pemerintah.

Ia mengatakan, ada beberapa anggota DPR yang tidak mendapatkan jatah vaksinasi dikarenakan masih dalam masa penyembuhan akibat terpapar Covid-19.

Baca juga: Anggota DPR Mulai Jalani Vaksinasi Covid-19

Selain itu, Dasco mengungkapkan bahwa tidak ada vaksinasi yang diberikan secara pilih kasih.

"Vaksinasi ini kan program pemerintah bukan cuma anggota DPR, wartawan juga kan sudah dapat jatah dari Kemenkes. Jadi tidak ada yang pilih kasih, tertutup. Semakin cepat divaksinasi, semakin cepat juga penekanan pelonjakan Covid-19 di Indonesia," ujar Ketua Harian DPP Gerindra ini.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai menerima vaksinasi Covid-19.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera membenarkan hal itu.

Ia mengatakan, anggota Fraksi PKS dijadwalkan akan divaksinasi pada Jumat (26/2/2021) hari ini.

"Iya hari ini, saya jam 10 di DPR," kata Mardani saat dikonfirmasi, Jumat.

Baca juga: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua: Wakil Rakyat, Pendidik, Pedagang, hingga Jurnalis

Mardani tidak memberikan jawaban saat ditanya terkait keikutsertaan anggota keluarga para anggota DPR dalam vaksinasi tersebut.

"Cek ke sekjen ya," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com