Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tinjau Vaksinasi, Wapres: Jangan Sampai Atlet Terpapar Covid-19

Kompas.com - 26/02/2021, 11:49 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap para atlet di Tanah Air jangan sampai terpapar Covid-19 agar tetap bisa berkompetisi dan berprestasi.

Oleh karena itu, para atlet pun menjadi salah satu yang diprioritaskan pada tahap kedua vaksinasi Covid-19.

"Kami menganggap, ini (atlet) salah satu yang harus diprioritaskan (vaksinasi Covid-19) karena ini penting terutama dalam menghadapi berbagai kompetisi, baik nasional maupun internsional," kata Ma'ruf saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi atlet di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (26/2/2021).

"Oleh karena itu mereka harus kita siapkan supaya fisiknya cukup baik dan jangan sampai mereka tidak bisa mengikuti kompetisi karena terpapar Covid-19," lanjut Ma'ruf.

Baca juga: Wapres: Bendera Merah Putih Berkibar di Luar Negeri Hanya karena 2 Hal

Ma'ruf mengatakan, para atlet tidak boleh terpapar Covid-19 karena mereka membawa nama baik bangsa jika harus bertanding di tingkat internasional.

Oleh karena itu, kata dia, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi para atlet pun penting dilakukan.

"Ini penting supaya mereka siap. Pemerintah memprioritaskan para atlet untuk divaksin lebih awal," kata dia.

Dari pantauan KOMPAS.com di akun YouTube Wakil Presiden, saat meninjau, Ma'ruf tampak berkeliling ke setiap meja vaksinasi para atlet tersebut.

Baca juga: Wapres Harap Vaksinasi Covid-19 bagi Atlet Bisa Memotivasi Masyarakat

Ia juga sempat menyapa para atlet yang sudah duduk untuk mendapat giliran vaksinasi.

Antara lain para atlet bulutangkis seperti Jonatan Christie, Hendra Setiawan, Mohammad Ahsan, Greysia Polli, dan Anthony Ginting.

Kemudian beberapa atlet lainnya seperti atlet lari dan atlet disabilitas. Termasuk atlet sepak bola legendaris Tanah Air, Bambang Pamungkas.

Diketahui, Kementerian Kesehatan menargetkan sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua mencapai 38.513.446 orang yang terdiri dari kelompok lanjut usia dan petugas pelayanan publik.

Baca juga: Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, Wapres Maruf Semangati Para Atlet

Kelompok prioritas yang menerima vaksin tahap kedua adalah pedagang pasar, pendidik (guru, dosen, tenaga pendidik), tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, dan aparatur sipil negara (ASN).

Kemudian, keamanan (TNI-Polri), pariwisata (petugas hotel dan petugas restoran), pelayanan publik (Damkar, BPBD, BUMN, BPJS, kepala/perangkat Desa), pekerja transportasi publik, atlet, dan wartawan.

Pada tahap pertama, penerima vaksin Covid-19 adalah tenaga medis yang jumlah sasaran vaksinasinya mencapai 1.468.764 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com