Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selain Moeldoko, Kader Muda Demokrat Juga Ingin Usung AHY jika Ada KLB

Kompas.com - 26/02/2021, 11:08 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi sayap Partai Demokrat, Kader Muda Demokrat (KMD) juga akan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum jika nantinya Partai Demokrat akan melaksanakan Konfrensi Luar Biasa (KLB).

Menurut Ketua Umum DPP KMD Aswin Ali Nasution, KMD terbuka untuk mengusung AHY jika ia kembali mencalonkan diri dalam bursa Ketua Umum Partai Demokrat.

Adapun, KMD sementara ini sudah mengusulkan nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

Baca juga: Moeldoko: Persoalan di Partai Demokrat Belum Selesai?

"Saya jelaskan memang ada beberapa calon yang diusulkan, beberapa calon yang sudah kita komunikasikan langsung baru Pak Moeldoko yang lainnya belum dikomunikasikan. Mas AHY pun kalau mau ikut KLB kita siap untuk mencalonkan," sebut Aswin dalam konfrensi pers, Kamis (25/2/2021) seperti dikutip dari Tribbunnews.com.

Sementara ini menurut Aswin, pihaknya juga mengusulkan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai Sekretaris Jenderal partai berlambang mercy itu.

Aswin menilai Ibas sosok yang tepat karena dianggap sebagai kader Demokrat yang dihasilkan dari regenerasi internal partai.

"Kami mengusulkan Pak Moeldoko sebagai Ketua Umum dan Pak Ibas sebagai Sekjen. Kami KMD meminta semua DPC dan DPD untuk hadir pada acara untuk memilih ketua umum yang baru dengan niat baik untuk membesarkan Partai Demokrat," ujar dia.

Baca juga: Tanggapi SBY, Moeldoko: Saya Diam, Jangan Menekan-nekan

Keterkaitan nama Moeldoko dengan Partai Demokrat muncul ketika partai berlambang bintang Mercy itu menyatakan ada upaya kudeta terhadap kepemimpinan AHY.

Upaya kudeta di tubuh Partai Demokrat pertama kali diungkap oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY pada konfrensi pers 1 Februari lalu.

AHY menjelaskan ada gerakan yang ingin merebut kepemimpinan di Partai Demokrat dengan menyelenggarakan kongres luar biasa.

Sejumlah nama seperti Moeldoko, Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin, dan kader aktif Partai Demokrat Jhoni Alen Marbun disebut menjadi tokoh dibalik upaya tersebut.

Moeldoko telah membantah tudingan itu. Ia mengaku tak punya hak mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karrna bukan bagian dari internal partai.

Baca juga: Lindungi Posisi AHY Dinilai Jadi Alasan SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Demokrat

Adapun Ketua Majelis Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai demokrasi mengalami krisis besar jika upaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat berhasil.

Sebab, partai yang sudah dibangun dan dibina selama puluhan tahun diambil alih begitu saja dengan uang dan kekuasaan.

Ia juga mengatakan jika pengambilalihan itu berhasil maka kehidupan bernegara seperti hidup di hutan rimba, bahwa pihak yang kuat akan menang, yang lemah akan kalah.

"Salah-benar nomor dua. Hal begitu tentu sangat mencederai rasa keadilan. Kalau keadilan diinjak-injak, jangan harapkan ada kedamaian. No justice, no peace," katanya.

 Baca juga: Kader Muda Demokrat Dukung Moeldoko dan Ibas Jadi Pimpinan Partai

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com