Kompolnas: Senjata Api Tak Sederhana, Anggota Polri Harus Diberi Pemahaman

Kompas.com - 26/02/2021, 10:26 WIB
Ilustrasi senjata api. THINKSTOCKIlustrasi senjata api.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto mengatakan, anggota Polri yang memegang senjata api harus diberikan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang penggunaannya.

Benny menegaskan, menggunakan senjata api bukan perkara sederhana.

"Anggota Polri yang diberi hak memegang senjata api perlu juga diberi pengetahuan dan pemahaman kapan saatnya atau tidak perlu membawa senjata api di luar dinas. Kalau dalam rangka melaksanakan tugas maka senjata api melekat pada anggota," kata Benny saat dihubungi, Jumat (26/2/2021).

"Menggunakan senjata api tidak sesederhana yang dipikirkan orang," tuturnya.

Baca juga: Kompolnas Minta Polri Cek Kesehatan Jasmani-Rohani Anggota yang Pegang Senjata Api

Ia mengatakan, dalam menggunakan senjata api untuk menembak target, ada pertimbangan teknis dan hukum. Pertimbangan itu sangat kompleks.

Pertimbangan teknis, misalnya, apakah tembakan itu aman atau tidak jika dilakukan. Terutama jika ada kerumunan orang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pertimbangan hukum, misalnya, target tidak membawa senjata api atau tidak membahayakan petugas.

"Ini semua perlu dilatih dan terus dilatih," tutur Benny.

Karena itu, Benny meminta perlu ada evaluasi pengawasan terhadap penggunaan senjata api oleh anggota polisi.

Baca juga: Kapolri Instruksikan Proses Pinjam Pakai Senpi Polisi Diperketat

Menurut dia, pengawasan tidak hanya saat melaksanakan tugas, tapi juga di luar jam tugas.

"Seperti lingkungan pergaulan, kebiasaan, dan sebagainya. Anggota yang bertugas atau memiliki kebiasaan main di tempat hiburan malam, kafe remang-remang, atau tempat yang banyak peredaran narkoba dan minuman keras, perlu mendapat perhatian dan pengawasan ekstra," ujarnya.

Ia mengatakan, Polri perlu melakukan pembinaan terhadap anggota yang memegang senjata api jika terlihat ada tanda-tanda perubahan sikap yang mencurigakan.

Misalnya, karena masalah pribadi atau stres karena pekerjaan. Menurut Benny, atasan perlu mengecek kondisi senjata api dan jumlah amunisi saat apel pagi.

Selain itu, perlu juga dilaksanakan latihan menembak secara rutin agar keterampilan anggota menggunakan senjata api terus terasah.

"Dengan demikian anggota akan terasah dan terlatih dalam menggunakan senjata api. Perlu juga diajarkan bagaimana cara menyimpan dan membawa senjata api yang aman agar tidak mudah dicuri atau dirampas orang," kata Benny.

Baca juga: Kapolri Berikan 5 Instruksi Terkait Penyalahgunaan Senjata Api oleh Polisi

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan surat telegram yang berisi instruksi pencegahan penyalahgunaan senjata api oleh anggota polisi.

Surat telegram nomor ST/396/II/HUK.7.1./2021 itu ditandatangani Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono atas nama Kapolri, tertanggal 25 Februari 2021.

Instruksi tersebut terkait dengan kasus penembakan oleh Bripka CS di Cengkareng, Jakarta Barat, yang menyebabkan tiga orang tewas dan satu luka.

Tiga korban tewas yakni anggota TNI berinisial S dan dua pegawai kafe berinisial FSS dan M. Lewat surat telegram, Kapolri meminta peristiwa itu tidak terulang lagi.

Salah satu instruksi Kapolri, yaitu meminta para kapolda memperketat proses pinjam pakai senjata api dinas bagi anggota polisi.

Sigit mengatakan, senpi dinas hanya diberikan kepada anggota Polri yang memenuhi syarat dan tidak bermasalah.

"Memperketat proses pinjam pakai senpi dinas yang hanya diperuntukkan bagi anggota Polri yang memenuhi syarat dan tidak bermasalah, serta terus memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam penggunaannya," kata Sigit dalam surat telegram.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 16 September: Sebaran 3.145 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 16 September: Sebaran 3.145 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 September: 73.238 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 September: 73.238 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 14.633, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 3.968.152

UPDATE: Bertambah 14.633, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 3.968.152

Nasional
UPDATE: 99.130 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 6,98 Persen

UPDATE: 99.130 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 6,98 Persen

Nasional
UPDATE: Bertambah 237, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 139.919 Jiwa

UPDATE: Bertambah 237, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 139.919 Jiwa

Nasional
UPDATE 16 September: Ada 354.479 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 16 September: Ada 354.479 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 Septemebr: Tambah 3.145, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 4.181.309

UPDATE 16 Septemebr: Tambah 3.145, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 4.181.309

Nasional
Kemenkes Akui Aduan Warga Terkait Status di Aplikasi PeduliLindungi Banyak yang Pending

Kemenkes Akui Aduan Warga Terkait Status di Aplikasi PeduliLindungi Banyak yang Pending

Nasional
Kemenkes Sampaikan Dukacita atas Gugurnya Tenaga Kesehatan di Papua

Kemenkes Sampaikan Dukacita atas Gugurnya Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
RI Pegang Presidensi G20, Menko Airlangga Ungkap Sejumlah Keuntungan

RI Pegang Presidensi G20, Menko Airlangga Ungkap Sejumlah Keuntungan

Nasional
Komnas HAM: Presiden Berwenang Ambil Langkah Selesaikan Persoalan TWK KPK

Komnas HAM: Presiden Berwenang Ambil Langkah Selesaikan Persoalan TWK KPK

Nasional
Menpan RB Ungkap Ada PNS Bolos Kerja Setahun Dibiarkan

Menpan RB Ungkap Ada PNS Bolos Kerja Setahun Dibiarkan

Nasional
Polri dan PPATK Ungkap TPPU Hasil Peredaran Obat Ilegal Rp 513 Miliar

Polri dan PPATK Ungkap TPPU Hasil Peredaran Obat Ilegal Rp 513 Miliar

Nasional
Ini Sanksi bagi PNS yang Bolos Kerja Berdasarkan Aturan Terbaru

Ini Sanksi bagi PNS yang Bolos Kerja Berdasarkan Aturan Terbaru

Nasional
Kontras Minta Panglima TNI Selanjutnya Beri Perhatian Khusus pada Reformasi Peradilan Militer

Kontras Minta Panglima TNI Selanjutnya Beri Perhatian Khusus pada Reformasi Peradilan Militer

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.