Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu Kudeta Demokrat, JK: Masalah Partai Selesaikan Internal, Pemerintah Jangan Ikut Campur

Kompas.com - 26/02/2021, 09:55 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla memberikan tanggapan atas isu perebutan kekuasaan di Partai Demokrat.

Menurut Kalla, persoalan yang terjadi saat ini ini dimulai dari permasalahan internal.

"Ya berarti itu dimulai ada masalah internal. Tapi masalah internal oleh beberapa pihak dibawa keluar. Mestinya sih masalah internal selesaikan internal," ujarnya dikutip dari tayangan Program Bukan Begini Bukan Begitu di kanal Youtube Kompas.com, Jumat (26/2/2021).

Kalla menilai, apabila ada kritik dari anggota, sebaiknya diselesaikan secara internal.

Sebab, Partai Demokrat pun telah memiliki medium untuk menampung berbagai masukan dan persoalan secara internal.

"Terjadi kritikan, ada media dewan kehormatan atau apa. Di sana menyelesaikannya. Jangan dibawa keluar, ya jadi beginilah," kata Kalla.

Meski begitu, dia pun menilai pemerintah sebaiknya menahan diri untuk tidak mencampuri urusan internal Partai Demokrat.

Baca juga: Isu Kudeta Demokrat dan Langkah SBY untuk Lindungi AHY

Meski demikian, Kalla tak menyebut siapa pihak pemerintah yang dimaksud.

"Tapi ya juga, yang orang pemerintah juga meski menahan diri untuk tidak mencampuri terlalu jauh," tegas Kalla.

Sebagaimana diketahui, isu gerakan perebutan kekuasaan atau makar di tubuh Partai Demokrat belum juga selesai.

Isu tersebut pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konfrensi pers yang dilakukan Senin (1/2/2021).

AHY menuding ada pihak-pihak yang berupaya untuk mengangkat sosok baru menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dengan mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB).

Pada perkembangannya, tokoh-tokoh yang diduga menjadi dalang perebutan kekuasaan itu adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin, Darmizal dan Johni Allen Marbun.

Menanggapi isu tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya turut membuat pernyataan.

SBY menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak diperjualbelikan untuk pihak-pihak yang ingin melakukan upaya perebutan kekuasaan.

Baca juga: Demokrat: Jangan Adu Domba AHY dan Ibas

"Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakana dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan," kata SBY pada video yang dirilis Rabu (24/2/2021).

Ia juga menyebut bahwa jika partai berlogo mercy itu berhasil dikudeta, maka demokrasi berada pada masa krisis.

Presiden RI Ke 6 itu meyakini bahwa Presiden Joko Widodo tidak mengetahui keterlibatan Moeldoko dalam upaya perebutan kekuasaan itu.

SBY juga meyakini sejumlah tokoh seperti Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, serta kepala Badan Intelegen Negara (BIN) Budi Gunawan dicatut namanya dalam permasalahan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com