Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlu Ada Tokoh Informal Jadi Jembatan Penyelesaian Masalah di Myanmar seperti JK

Kompas.com - 26/02/2021, 09:54 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai perlu ada tokoh selain Menteri Luar Negeri yang menjadi jembatan antara pemerintah junta militer dengan masyarakat Myanmar.

Menurut dia, tokoh penjembatan itu baiknya tidak memiliki jabatan formal di pemerintahan Indonesia.

"Kalau menurut saya yang tidak memiliki jabatan formal. Misalnya Pak JK (Jusuf Kalla)," kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Kendati demikian, Hikmahanto menilai sebenarnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hanya bermaksud baik mencari solusi permasalahan di Myanmar.

Sebab, menurut dia, sudah ada rakyat yang menjadi korban dari permasalahan yang terjadi di Myanmar.

"Menurut saya sebenarnya Ibu Retno beritikad baik untuk mencari solusi dari kebuntuan," ujarnya.

"Saat ini boleh dibilang Myanmar mengalami setback. Sebagai negara sahabat tentunya kita tidak akan membiarkan Myanmar dalam kondisi seperti ini," kata Hikmahanto.

Hikmahanto mengatakan, sebenarnya yang dipermasalahkan oleh beberapa elemen di Myanmar adalah kunjungan Retno langsung ke Yangon.

Baca juga: Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Hal itu, kata dia, menyebabkan Indonesia dianggap mengakui pemerintahan junta militer karena mau berinteraksi langsung.

"Maka mereka (beberapa elemen di Myanmar) menggeruduk KBRI. Oleh karenanya (kini) dipilih Thailand sehingga tidak mengesankan Indonesia mengakui (junta)," ujarnya.

Oleh karena itu, Hikmahanto menilai seharusnya ada tokoh dari Indonesia yang bisa memainkan peran sebagai penjembatan antara pemerintahan junta dan elemen masyarakat untuk mencari solusi.

Sehingga, perselisihan di Myanmar bisa selesai dan kembali berjalan normal.

Baca juga: Menlu dari Junta Militer Myanmar Berdiskusi dengan Thailand dan Indonesia


Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Myanmar U Wunna Maung Lwin di Bangkok, Thailand pada Rabu (24/2/2021).

Adapun, pertemuan itu dilakukan di Bandara Don Muang dimana hadir juga Menlu Thailand Don Pramudwinai.

"Dalam pertemuan yang saya lakukan dengan U Wunna, saya menyampaikan secara konsisten posisi Indonesia," kata Retno melalui telekonferensi, Rabu (24/2/2021).

Retno mengatakan, dalam pertemuan itu, ia menyampaikan bahwa Indonesia fokus terhadap perkembangan situasi di Myanmar. Indonesia menilai keamanan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar adalah yang utama.

Lanjutnya, Indonesia terus menekankan pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan kondisi yang kondusif berupa dialog rekonsiliasi, trust building.

"Prinsip-prinsip yang sama juga disampaikan Indonesia dalam komunikasi kita dengan CRPH," ucapnya.

Pihak militer Myanmar saat ini telah mengumumkan keadaan darurat di negara selama setahun.

Militer merebut kendali pada 1 Februari setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi memenangkan pemilu.

Dilansir dari BBC, pihak angkatan bersenjata yang mendukung oposisi, menuntut pemungutan suara ulang dan mengklaim kemenangan yang terjadi sebagai penipuan.

Sementara itu, Komisi Pemilihan mengatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Kudeta sendiri terjadi saat sesi baru parlemen akan dibuka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com