Kompas.com - 26/02/2021, 09:54 WIB
Pedemo Myanmar menutup jalan dengan kendaraan yang mereka kelilingi sebagai bentuk protes melawan kudeta. Demo Myanmar di Yangon semakin membesar pada Senin (22/2/2021). AFP PHOTO/YE AUNG THUPedemo Myanmar menutup jalan dengan kendaraan yang mereka kelilingi sebagai bentuk protes melawan kudeta. Demo Myanmar di Yangon semakin membesar pada Senin (22/2/2021).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai perlu ada tokoh selain Menteri Luar Negeri yang menjadi jembatan antara pemerintah junta militer dengan masyarakat Myanmar.

Menurut dia, tokoh penjembatan itu baiknya tidak memiliki jabatan formal di pemerintahan Indonesia.

"Kalau menurut saya yang tidak memiliki jabatan formal. Misalnya Pak JK (Jusuf Kalla)," kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Kendati demikian, Hikmahanto menilai sebenarnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hanya bermaksud baik mencari solusi permasalahan di Myanmar.

Sebab, menurut dia, sudah ada rakyat yang menjadi korban dari permasalahan yang terjadi di Myanmar.

"Menurut saya sebenarnya Ibu Retno beritikad baik untuk mencari solusi dari kebuntuan," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saat ini boleh dibilang Myanmar mengalami setback. Sebagai negara sahabat tentunya kita tidak akan membiarkan Myanmar dalam kondisi seperti ini," kata Hikmahanto.

Hikmahanto mengatakan, sebenarnya yang dipermasalahkan oleh beberapa elemen di Myanmar adalah kunjungan Retno langsung ke Yangon.

Baca juga: Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Hal itu, kata dia, menyebabkan Indonesia dianggap mengakui pemerintahan junta militer karena mau berinteraksi langsung.

"Maka mereka (beberapa elemen di Myanmar) menggeruduk KBRI. Oleh karenanya (kini) dipilih Thailand sehingga tidak mengesankan Indonesia mengakui (junta)," ujarnya.

Oleh karena itu, Hikmahanto menilai seharusnya ada tokoh dari Indonesia yang bisa memainkan peran sebagai penjembatan antara pemerintahan junta dan elemen masyarakat untuk mencari solusi.

Sehingga, perselisihan di Myanmar bisa selesai dan kembali berjalan normal.

Baca juga: Menlu dari Junta Militer Myanmar Berdiskusi dengan Thailand dan Indonesia


Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Myanmar U Wunna Maung Lwin di Bangkok, Thailand pada Rabu (24/2/2021).

Adapun, pertemuan itu dilakukan di Bandara Don Muang dimana hadir juga Menlu Thailand Don Pramudwinai.

"Dalam pertemuan yang saya lakukan dengan U Wunna, saya menyampaikan secara konsisten posisi Indonesia," kata Retno melalui telekonferensi, Rabu (24/2/2021).

Retno mengatakan, dalam pertemuan itu, ia menyampaikan bahwa Indonesia fokus terhadap perkembangan situasi di Myanmar. Indonesia menilai keamanan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar adalah yang utama.

Lanjutnya, Indonesia terus menekankan pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan kondisi yang kondusif berupa dialog rekonsiliasi, trust building.

"Prinsip-prinsip yang sama juga disampaikan Indonesia dalam komunikasi kita dengan CRPH," ucapnya.

Pihak militer Myanmar saat ini telah mengumumkan keadaan darurat di negara selama setahun.

Militer merebut kendali pada 1 Februari setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi memenangkan pemilu.

Dilansir dari BBC, pihak angkatan bersenjata yang mendukung oposisi, menuntut pemungutan suara ulang dan mengklaim kemenangan yang terjadi sebagai penipuan.

Sementara itu, Komisi Pemilihan mengatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Kudeta sendiri terjadi saat sesi baru parlemen akan dibuka.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Nasional
Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Nasional
Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

Nasional
Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

Nasional
Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

Nasional
Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Nasional
Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

Nasional
Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

Nasional
Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

Nasional
Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Nasional
Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.