Kompas.com - 26/02/2021, 09:54 WIB
Pedemo Myanmar menutup jalan dengan kendaraan yang mereka kelilingi sebagai bentuk protes melawan kudeta. Demo Myanmar di Yangon semakin membesar pada Senin (22/2/2021). AFP PHOTO/YE AUNG THUPedemo Myanmar menutup jalan dengan kendaraan yang mereka kelilingi sebagai bentuk protes melawan kudeta. Demo Myanmar di Yangon semakin membesar pada Senin (22/2/2021).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai perlu ada tokoh selain Menteri Luar Negeri yang menjadi jembatan antara pemerintah junta militer dengan masyarakat Myanmar.

Menurut dia, tokoh penjembatan itu baiknya tidak memiliki jabatan formal di pemerintahan Indonesia.

"Kalau menurut saya yang tidak memiliki jabatan formal. Misalnya Pak JK (Jusuf Kalla)," kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Kendati demikian, Hikmahanto menilai sebenarnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hanya bermaksud baik mencari solusi permasalahan di Myanmar.

Sebab, menurut dia, sudah ada rakyat yang menjadi korban dari permasalahan yang terjadi di Myanmar.

"Menurut saya sebenarnya Ibu Retno beritikad baik untuk mencari solusi dari kebuntuan," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saat ini boleh dibilang Myanmar mengalami setback. Sebagai negara sahabat tentunya kita tidak akan membiarkan Myanmar dalam kondisi seperti ini," kata Hikmahanto.

Hikmahanto mengatakan, sebenarnya yang dipermasalahkan oleh beberapa elemen di Myanmar adalah kunjungan Retno langsung ke Yangon.

Baca juga: Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Hal itu, kata dia, menyebabkan Indonesia dianggap mengakui pemerintahan junta militer karena mau berinteraksi langsung.

"Maka mereka (beberapa elemen di Myanmar) menggeruduk KBRI. Oleh karenanya (kini) dipilih Thailand sehingga tidak mengesankan Indonesia mengakui (junta)," ujarnya.

Oleh karena itu, Hikmahanto menilai seharusnya ada tokoh dari Indonesia yang bisa memainkan peran sebagai penjembatan antara pemerintahan junta dan elemen masyarakat untuk mencari solusi.

Sehingga, perselisihan di Myanmar bisa selesai dan kembali berjalan normal.

Baca juga: Menlu dari Junta Militer Myanmar Berdiskusi dengan Thailand dan Indonesia


Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Myanmar U Wunna Maung Lwin di Bangkok, Thailand pada Rabu (24/2/2021).

Adapun, pertemuan itu dilakukan di Bandara Don Muang dimana hadir juga Menlu Thailand Don Pramudwinai.

"Dalam pertemuan yang saya lakukan dengan U Wunna, saya menyampaikan secara konsisten posisi Indonesia," kata Retno melalui telekonferensi, Rabu (24/2/2021).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PPPA Catat 24.352 Kasus Kekerasan Perempuan pada 2019-2020

Kementerian PPPA Catat 24.352 Kasus Kekerasan Perempuan pada 2019-2020

Nasional
Pimpinan DPR Usul Jokowi Pilih Jubir yang 'Smart', Komunikatif, dan Energik

Pimpinan DPR Usul Jokowi Pilih Jubir yang "Smart", Komunikatif, dan Energik

Nasional
Masih di Sekitaran Pembantaian Tragedi 1965

Masih di Sekitaran Pembantaian Tragedi 1965

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Harapan ASEAN ke AS: Perdamaian hingga Pemulihan Ekonomi

Jokowi Sampaikan 3 Harapan ASEAN ke AS: Perdamaian hingga Pemulihan Ekonomi

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR Minta IFG Mampu Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Asuransi

Wakil Ketua Komisi IV DPR Minta IFG Mampu Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Asuransi

Nasional
Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Silakan Untung, tapi yang Wajar

Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Silakan Untung, tapi yang Wajar

Nasional
KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

Nasional
Nadiem Terbitkan Aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Nadiem Terbitkan Aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Nasional
Cegah Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Tekan Pergerakan Masyarakat Akhir Tahun

Cegah Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Tekan Pergerakan Masyarakat Akhir Tahun

Nasional
Zulhas Akui Pernah Sodorkan Nama Soetrisno Bachir ke Jokowi

Zulhas Akui Pernah Sodorkan Nama Soetrisno Bachir ke Jokowi

Nasional
Serahkan 2 Kapal Perang Baru, Prabowo Minta TNI AL Jaga Aset Rakyat

Serahkan 2 Kapal Perang Baru, Prabowo Minta TNI AL Jaga Aset Rakyat

Nasional
Polri dan Reformasi Setengah Hati

Polri dan Reformasi Setengah Hati

Nasional
Menlu Sebut Negara Pasifik Jadi Elemen Penting Politik Luar Negeri Indonesia

Menlu Sebut Negara Pasifik Jadi Elemen Penting Politik Luar Negeri Indonesia

Nasional
Kapolri: Saya Ingin Polisi Dicintai sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Kapolri: Saya Ingin Polisi Dicintai sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Nasional
Menekan Sendi Kehidupan, Alasan PAN Tak Setuju PCR Diwajibkan di Semua Transportasi

Menekan Sendi Kehidupan, Alasan PAN Tak Setuju PCR Diwajibkan di Semua Transportasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.