Perlu Ada Tokoh Informal Jadi Jembatan Penyelesaian Masalah di Myanmar seperti JK

Kompas.com - 26/02/2021, 09:54 WIB
Pedemo Myanmar menutup jalan dengan kendaraan yang mereka kelilingi sebagai bentuk protes melawan kudeta. Demo Myanmar di Yangon semakin membesar pada Senin (22/2/2021). AFP PHOTO/YE AUNG THUPedemo Myanmar menutup jalan dengan kendaraan yang mereka kelilingi sebagai bentuk protes melawan kudeta. Demo Myanmar di Yangon semakin membesar pada Senin (22/2/2021).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai perlu ada tokoh selain Menteri Luar Negeri yang menjadi jembatan antara pemerintah junta militer dengan masyarakat Myanmar.

Menurut dia, tokoh penjembatan itu baiknya tidak memiliki jabatan formal di pemerintahan Indonesia.

"Kalau menurut saya yang tidak memiliki jabatan formal. Misalnya Pak JK (Jusuf Kalla)," kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Kendati demikian, Hikmahanto menilai sebenarnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hanya bermaksud baik mencari solusi permasalahan di Myanmar.

Sebab, menurut dia, sudah ada rakyat yang menjadi korban dari permasalahan yang terjadi di Myanmar.

"Menurut saya sebenarnya Ibu Retno beritikad baik untuk mencari solusi dari kebuntuan," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saat ini boleh dibilang Myanmar mengalami setback. Sebagai negara sahabat tentunya kita tidak akan membiarkan Myanmar dalam kondisi seperti ini," kata Hikmahanto.

Hikmahanto mengatakan, sebenarnya yang dipermasalahkan oleh beberapa elemen di Myanmar adalah kunjungan Retno langsung ke Yangon.

Baca juga: Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Hal itu, kata dia, menyebabkan Indonesia dianggap mengakui pemerintahan junta militer karena mau berinteraksi langsung.

"Maka mereka (beberapa elemen di Myanmar) menggeruduk KBRI. Oleh karenanya (kini) dipilih Thailand sehingga tidak mengesankan Indonesia mengakui (junta)," ujarnya.

Oleh karena itu, Hikmahanto menilai seharusnya ada tokoh dari Indonesia yang bisa memainkan peran sebagai penjembatan antara pemerintahan junta dan elemen masyarakat untuk mencari solusi.

Sehingga, perselisihan di Myanmar bisa selesai dan kembali berjalan normal.

Baca juga: Menlu dari Junta Militer Myanmar Berdiskusi dengan Thailand dan Indonesia


Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Myanmar U Wunna Maung Lwin di Bangkok, Thailand pada Rabu (24/2/2021).

Adapun, pertemuan itu dilakukan di Bandara Don Muang dimana hadir juga Menlu Thailand Don Pramudwinai.

"Dalam pertemuan yang saya lakukan dengan U Wunna, saya menyampaikan secara konsisten posisi Indonesia," kata Retno melalui telekonferensi, Rabu (24/2/2021).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Nasional
Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Nasional
Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Nasional
Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

Nasional
Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

Nasional
Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

Nasional
Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

Nasional
Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

Nasional
Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung

Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung

Nasional
PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Nasional
Jokowi Dihukum akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Jokowi Dihukum akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Nasional
Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.