Kompas.com - 26/02/2021, 07:42 WIB
Ilustrasi PHK Dok. JobplanetIlustrasi PHK
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trade Unions Rights Centre Andriko Otang menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) cenderung eksklusif.

Sebab, Pasal 1 angka 6 PP tersebut mendefinisikan peserta JKP sebagai pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.

Menurut Andriko, hal itu menunjukkan bahwa pekerja informal tidak dikategorikan sebagai peserta.

"Ketentuan dalam PP JKP artinya telah menujukkan program ini sangat cenderung eksklusif, hanya diperuntukkan bagi pekerja formal, kemudian cenderung seperti berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan diskriminasi antara pekerja formal dan informal," ungkap Andriko dalam konferensi pers daring, Kamis (25/2/2021).

Kemudian, ia juga menyoroti salah satu syarat kepesertaan JKP yang dinilai rumit.

Baca juga: Tolak Isi PP Turunan UU Cipta Kerja, KSPI Minta Presiden Tunda Pemberlakuannya

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Syarat yang dimaksud yakni peserta JKP harus sudah terdaftar pada empat program jaminan sosial lain yaitu, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Padahal, Andriko mengungkapkan, pendaftaran pekerja menjadi penerima program-program tersebut merupakan hak prerogatif pemberi kerja.

Maka dari itu, TURC meminta adanya penegakan hukum yang kuat agar program JKP dapat berjalan efektif.

"Yang dimaksud penegakan hukum yang kuat adalah tidak akan ada penambahan jumlah peserta kalau seandainya pemerintah tidak mendorong atau memaksa pengusaha untuk ikut mendaftarkan pekerjanya terhadap 4 progam jaminan sosial lainnya," tuturnya.

Selanjutnya, TURC mengkritisi peserta yang dikecualikan menerima manfaat JKP dengan alasan pemutusan hubungan kerja karena cacat total tetap.

TURC berpandangan, pemerintah seharusnya membuat skema JKP yang lebih memudahkan dengan nilai yang lebih besar bagi penyandang disabilitas. Hal itu mengingat kelompok difabel membutuhkan biaya yang lebih besar hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan.

Baca juga: KSPI: Aturan Turunan UU Cipta Kerja Bentuk Perbudakan Modern

Andriko menilai, pemerintah tak konsisten. Menurutnya, ada beberapa program yang mendorong pekerja difabel untuk kembali bekerja, tetapi penyandang disabilitas malah dihilangkan haknya untuk menerima program JKP apabila mengalami PHK.

"Terkait pengecualian karena alasan cacat total tetap. Menurut kami ini harus dicabut ketentuan pengecualian ini karena bertentangan dengan hak asasi para pekerja disabilitas," ujar Andriko.

Adapun PP ini merupakan salah satu aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terkait klaster ketenagakerjaan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Positif dan Positivity Rate Covid-19 Turun 2 Pekan Terakhir

Satgas: Kasus Positif dan Positivity Rate Covid-19 Turun 2 Pekan Terakhir

Nasional
130 Bencana Alam Terjadi di Indonesia Selama Juli 2021

130 Bencana Alam Terjadi di Indonesia Selama Juli 2021

Nasional
UPDATE: Sebaran 33.900 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 4.331

UPDATE: Sebaran 33.900 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 4.331

Nasional
UPDATE: Sebaran 240 Zona Merah Covid-19 di Indonesia Data 1 Agutus 2021, Jawa Timur Masih yang Paling Banyak

UPDATE: Sebaran 240 Zona Merah Covid-19 di Indonesia Data 1 Agutus 2021, Jawa Timur Masih yang Paling Banyak

Nasional
UPDATE: 21,4 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 21,4 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Ada 524.142 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Agustus: Ada 524.142 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 3 Agustus: 130.628 Kasus Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 3 Agustus: 130.628 Kasus Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 248.226 Spesimen Diperiksa Dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 49,01 Persen

UPDATE: 248.226 Spesimen Diperiksa Dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 49,01 Persen

Nasional
Ada Kriteria Mencurigakan, PPATK Telusuri Sumbangan Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio

Ada Kriteria Mencurigakan, PPATK Telusuri Sumbangan Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio

Nasional
Survei Indostrategic: Anies-AHY Teratas dengan 20,25 Persen, Prabowo-Puan Menyusul

Survei Indostrategic: Anies-AHY Teratas dengan 20,25 Persen, Prabowo-Puan Menyusul

Nasional
Baliho Diyakini Tingkatkan Popularitas, Bagaimana Elektabilitas Puan Maharani dalam Survei Indostrategic?

Baliho Diyakini Tingkatkan Popularitas, Bagaimana Elektabilitas Puan Maharani dalam Survei Indostrategic?

Nasional
UPDATE: Tambah 1.598, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 98.889

UPDATE: Tambah 1.598, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 98.889

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Tambah 31.324, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 2.873.669

UPDATE 3 Agustus: Tambah 31.324, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 2.873.669

Nasional
266 Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong Jalani Vaksinasi Covid-19

266 Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong Jalani Vaksinasi Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 33.900 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.496.700

UPDATE: Tambah 33.900 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.496.700

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X