Sekjen: Konvensi Capres Nasdem Berbeda dengan Buatan Partai-partai Sebelumnya

Kompas.com - 25/02/2021, 18:44 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate KominfoMenteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengungkapkan, konvensi calon presiden yang akan digelar partainya berbeda dengan konvensi yang digelar sejumlah partai sebelumnya, termasuk konvensi capres Partai Demokrat pada 2014.

Pada 2014, Demokrat menggelar konvensi calon presiden tetapi pemenang konvensi saat itu gagal melaju ke pemilihan presiden karena jumlah suara Demokrat tidak melewati ambang batas pencalonan presiden.

"Konvensi capres Partai Nasdem tentu berbeda dengan kovensi-konvensi sebelumnya. Nasdem mempunyai pengalaman melalui personil-personil Partai Nasdem, termasuk pengalaman ketua umum Partai Nasdem yang menggagas konvensi capres di partai sebelumnya," kata Johnny dalma konferensi pers, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Nasdem Akan Bangun Koalisi untuk Gelar Konvensi Capres

Johnny mengakui, perolehan suara Nasdem pada Pemilu 2019 lalu tidak mencukupi untuk mencalonkan presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Oleh karena itu, sebelum menggelar konvensi, Nasdem akan membangun koalisi dengan partai lain hingga jumlah suara koalisi tersebut memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

"Nasdem membangun komunikasi politik untuk memastikan terbentuknya koalisi minimal memenuhi prasyarat presidential threshold 20 persen agar yang lolos dan memenangkan konvensi mempunyai tiket sebagai calon presiden pada Pilpres 2024," ujar dia.

Johnny mengatakan, koalisi yang dibangun tidak terbatas memenuhi ambang batas pencalonan presiden, tetapi terbuka seluas-luasnya.

Baca juga: Tahun Depan, Nasdem Akan Gelar Konvensi Calon Presiden 2024

Ia menyebut, partai-partai yang akan dijadikan rekan koalisi harus memiliki kesamaan platform, visi, dan misi dengan Nasdem untuk dijadikan rekan koalisi.

"Saat ini tentu belum bisa saya sampaikan koalisi yang mana saja atau dari unsur partai yang mana saja karena tentu akan nanti saatnya ada di mana joint statment itu dilakukan," ujar Johnny.

Johnny menegaskan, Nasdem tidak akan melakukan konvensi apabila koalisi tersebut ternyata tidak memiliki jumlah suara yang cukup untuk mencalonkan presiden.

"Karena persyaratan presidential threshold 20 persen maka Nasdem hanya akan melakukan konvensi dengan terlebih dahulu memastikan tiket presidential threshold terpenuhi," kata dia.

Baca juga: Dinamika Revisi UU Pemilu: Nasdem dan Golkar Berubah Sikap, Demokrat dan PKS Tetap Mendukung

Adapun rangkaian konvensi capres itu rencananya akan dimulai pada 2022 mendatang.

Johnny mengatakan, konvensi digelar sebagai bukti bahwa Nasdem adalah partai yang terbuka.

Ia menyebut, konvensi capres yang digelar partainya akan mengedepankan prinsip transparansi dan pendekatan bottom-up sehingga berfek pada penguatan kelembagaan Partai Nasdem.

"Melalui konvensi capres, Partai Nasdem menegaskan diri sebagai partai inklusif yang membuka ruang menerima pemikiran dan pandangan politik dari berbagai kalangan masyarakat," kata Johnny.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Nasional
Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Nasional
Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

Nasional
Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Nasional
UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

Nasional
UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

Nasional
Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Nasional
UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

Nasional
Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X