Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen: Konvensi Capres Nasdem Berbeda dengan Buatan Partai-partai Sebelumnya

Kompas.com - 25/02/2021, 18:44 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengungkapkan, konvensi calon presiden yang akan digelar partainya berbeda dengan konvensi yang digelar sejumlah partai sebelumnya, termasuk konvensi capres Partai Demokrat pada 2014.

Pada 2014, Demokrat menggelar konvensi calon presiden tetapi pemenang konvensi saat itu gagal melaju ke pemilihan presiden karena jumlah suara Demokrat tidak melewati ambang batas pencalonan presiden.

"Konvensi capres Partai Nasdem tentu berbeda dengan kovensi-konvensi sebelumnya. Nasdem mempunyai pengalaman melalui personil-personil Partai Nasdem, termasuk pengalaman ketua umum Partai Nasdem yang menggagas konvensi capres di partai sebelumnya," kata Johnny dalma konferensi pers, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Nasdem Akan Bangun Koalisi untuk Gelar Konvensi Capres

Johnny mengakui, perolehan suara Nasdem pada Pemilu 2019 lalu tidak mencukupi untuk mencalonkan presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Oleh karena itu, sebelum menggelar konvensi, Nasdem akan membangun koalisi dengan partai lain hingga jumlah suara koalisi tersebut memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

"Nasdem membangun komunikasi politik untuk memastikan terbentuknya koalisi minimal memenuhi prasyarat presidential threshold 20 persen agar yang lolos dan memenangkan konvensi mempunyai tiket sebagai calon presiden pada Pilpres 2024," ujar dia.

Johnny mengatakan, koalisi yang dibangun tidak terbatas memenuhi ambang batas pencalonan presiden, tetapi terbuka seluas-luasnya.

Baca juga: Tahun Depan, Nasdem Akan Gelar Konvensi Calon Presiden 2024

Ia menyebut, partai-partai yang akan dijadikan rekan koalisi harus memiliki kesamaan platform, visi, dan misi dengan Nasdem untuk dijadikan rekan koalisi.

"Saat ini tentu belum bisa saya sampaikan koalisi yang mana saja atau dari unsur partai yang mana saja karena tentu akan nanti saatnya ada di mana joint statment itu dilakukan," ujar Johnny.

Johnny menegaskan, Nasdem tidak akan melakukan konvensi apabila koalisi tersebut ternyata tidak memiliki jumlah suara yang cukup untuk mencalonkan presiden.

"Karena persyaratan presidential threshold 20 persen maka Nasdem hanya akan melakukan konvensi dengan terlebih dahulu memastikan tiket presidential threshold terpenuhi," kata dia.

Baca juga: Dinamika Revisi UU Pemilu: Nasdem dan Golkar Berubah Sikap, Demokrat dan PKS Tetap Mendukung

Adapun rangkaian konvensi capres itu rencananya akan dimulai pada 2022 mendatang.

Johnny mengatakan, konvensi digelar sebagai bukti bahwa Nasdem adalah partai yang terbuka.

Ia menyebut, konvensi capres yang digelar partainya akan mengedepankan prinsip transparansi dan pendekatan bottom-up sehingga berfek pada penguatan kelembagaan Partai Nasdem.

"Melalui konvensi capres, Partai Nasdem menegaskan diri sebagai partai inklusif yang membuka ruang menerima pemikiran dan pandangan politik dari berbagai kalangan masyarakat," kata Johnny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com