KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

Kompas.com - 25/02/2021, 14:34 WIB
Presiden KSPI, Said Iqbal usai konfrensi pers mengenai penolakan omnibus law, di Jakarta, Sabtu (28/12/2019). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIPresiden KSPI, Said Iqbal usai konfrensi pers mengenai penolakan omnibus law, di Jakarta, Sabtu (28/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyayangkan sikap pemerintah terkait penerbitan Peraturan Pemerintah atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurut Said, seharusnya pemerintah menghormati proses judicial review atau uji formil dan materil UU Cipta Kerja yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Seharusnya pemerintah tidak menandatangani atau membuat PP turunan UU Cipta Kerja terkait klaster ketenagakerjaan, harusnya menghargai dulu proses hukumnya," ujar Said, dalam konferensi pers virtual, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: PP Turunan UU Cipta Kerja: Kini Pekerja PKWT Bisa Dikontrak hingga 5 Tahun

Said menuturkan, permohonan uji materi yang diajukan serikat pekerja merupakan respons atas pernyataan Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi meminta pihak-pihak yang tidak setuju dengan UU Cipta Kerja mengajukan permohonan judicial review uji materi ke MK.

"Kami kan merespon sesuai yang disampaikan Presiden Jokowi, yaitu mengajukan mekanisme hukum bila tidak menyetujui UU Cipta Kerja, maka kami merespons itu,” ucap Said.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, lanjut Said, KSPI juga keberatan dengan adanya PP Nomor 34,35,36, dan 37 turunan UU Ciptaker tentang tenaga kerja.

Baca juga: 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja Diundangkan, Ini Rinciannya

Selain itu, Said juga menyampaikan bahwa selama proses judicial review, pihaknya tidak terlibat dalam pembahasan rancangan PP terkait klaster ketenagakerjaan.

Ia membantah pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menyebut pemerintah telah melaksanakan pembahasan secara tripartit, yakni melibatkan unsur pengusaha dan serikat pekerja.

“Pertanyaan mendasar unsur pekerja yang mana? Apakah hanya unsur pekerja yang ikut maunya pemerintah, maunya Menteri Ketenagakerjaan? Kalau itu ukurannya mencederai keadilan hukum bangsa ini,” imbuhnya.

Baca juga: 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja Resmi Diundangkan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Nasional
Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Nasional
Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Nasional
Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Nasional
Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Nasional
UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

Nasional
UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

Nasional
BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

Nasional
UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BPBD Lumajang Segera Dirikan Posko Pengungsian

Erupsi Gunung Semeru, BPBD Lumajang Segera Dirikan Posko Pengungsian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.