Profil Wakil KSAD Baru Mayjen Bakti Agus Fadjari, Terlibat Sejumlah Operasi Militer

Kompas.com - 25/02/2021, 09:32 WIB
 saat menjabat Pangdam IV/Diponegoro. TRIBUN JATENG saat menjabat Pangdam IV/Diponegoro.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menunjuk Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari mengisi posisi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakil KSAD).

Penunjukan ini termuat dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/145/II/2021 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 23 Februari 2021.

Bakti Agus Fadjari dimutasi bersama 113 perwira tinggi (Pati) TNI lainnya pada waktu yang bersamaan.

"Telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 114 Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 43 Pati TNI AD, 38 Pati TNI AL dan 33 Pati TNI AU," ujar Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut Edys Riyants dalam keterangan tertulis Puspen Mabes TNI, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Panglima TNI Mutasi 114 Perwira Tinggi, Mayjen Bakti Agus Fadjari Jadi Wakasad

Sosok Bakti

Dikutip dari situs resmi TNI AD, Pria kelahiran Purwokerto, 1 Agustus 1964 ini sebelumnya mengemban jabatan sebagai Panglima Kodam IV/Diponegoro.

Keberhasilan menjalankan posisi ini menjadi salah satu alasan ia ditarik untuk mendampingi Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai KSAD.

Dalam riwayat perjalanannya di dunia angkatan bersenjata, jebolan Akademi Militer (Akmil) angkatan 1987 ini mempunyai segudang pengalaman di bidang infanteri.

Selain itu, ia menjadi salah satu sosok jenderal TNI yang berulang kali menjalani pendidikan.

Mulai dari Suslapa I/Infanteri (1994), Diklapa II/Infanteri (1997), Seskoad (20021), Sesko TNI (2012), hingga Lemhanas (2014).

Baca juga: Kurangi Intensitas Hujan, TNI AU dan BPPT Kembali Modifikasi Cuaca Jabodetabek

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X