Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Mendikbud Sebut Belajar Tatap Muka Bisa Dimulai Juli | SBY Sebut Partai Demokrat "Not for Sale"

Kompas.com - 25/02/2021, 08:38 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Informasi mengenai dimulainya proses belajar tatap muka di sekolah pada Juli menjadi yang paling banyak dicari pembaca Kompas.com pada Rabu (24/2/2021).

Kabar tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim usai menyaksikan proses vaksinasi massal kepada sejumlah tenaga pendidik di Jakarta.

Nadiem mengatakan belajar tatap muka akan dimulai pada Juli namun tak akan diberlakukabn secara langsung diseluruh sekolah.

Artikel yang berisikan pernyataan Nadiem tersebut menjadi berita populer di desk nasional Kompas.com.

Selain itu pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang Partai Demokrat yang tidak bisa dijual dan dibeli siapapun juga masuk ke dalam deretan berita populer di desk nasional Kompas.com.

SBY menyatakan hal tersebut dalam rangka merespons upaya kudeta terhadap kepimpinan putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi pimpinan tertinggi DPP Partai Demokrat.

Berikut paparannya:

1. Mendikbud Sebut Belajar Tatap Muka Bisa Dimulai Juli

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, vaksinasi Covid-19 untuk tenaga pendidik ditargetkan selesai Juni 2021.

Ia mengatakan, jika vaksinasi dapat diselesaikan, maka belajar tatap muka di sekolah bisa dimulai pada Juli 2021.

"Mungkin tidak 100 persen (belajar tatap muka di sekolah), tapi paling tidak bisa saja dua kali seminggu atau tiga kali, atau dalam sistem rotasi, karena protokol kesehatan tetap dijaga," kata Nadiem dilansir dari Kompas TV, Rabu (24/2/2021).

Selengkapnya baca juga: Mendikbud: Belajar Tatap Muka Bisa Dimulai Juli, tetapi Tak 100 Persen

2. SBY Sebut Partai Demokrat "Not for Sale"

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) memberi peringatan keras bagi pihak-pihak yang ingin mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat.

SBY menegaskan, partai yang didirikannya itu tidak untuk diperjualbelikan.

"Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan," kata SBY dalam video yang dirilis pada Rabu (24/2/2021).

Selengkapnya baca juga: SBY: Bagi yang Ingin Merebut dan Membeli, Partai Demokrat Not For Sale

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com