Kompas.com - 25/02/2021, 05:05 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) berjalan bersama Sekretaris Jenderal Hinca Panjaitan (kiri) saat menghadiri pembekalan Anggota Legislatif Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Acara tersebut diikuti anngota DPR dan DPRD Provinsi/Kab/Kota se-Indonesia periode 2019-2024 dari Partai Demokrat. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) berjalan bersama Sekretaris Jenderal Hinca Panjaitan (kiri) saat menghadiri pembekalan Anggota Legislatif Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Acara tersebut diikuti anngota DPR dan DPRD Provinsi/Kab/Kota se-Indonesia periode 2019-2024 dari Partai Demokrat. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku kerap kesulitan dalam mendapatkan keadilan.

Hal itu disampaikan SBY saat berpesan kepada kadernya agar tetap mematuhi hukum dalam melawan gerakan pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat.

"Meskipun sering tidak mudah untuk mendapatkan keadilan, tetaplah kita menjadi pihak yang menghormati konstitusi, hukum dan tatanan yang berlaku," kata SBY dalam video yang diterima Kompas.com, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

"Sebagai warga negara, bukan sebagai mantan presiden, saya juga kerap menghadapi isu keadilan ini," tutur dia.

SBY membeberkan sejumlah peristiwa yang dialaminya dan tidak mendapat keadilan.

Ia bercerita mengenai rumahnya di kawasan Kuningan yang sempat digeruduk oleh ratusan orang pada 2017 lalu.

Ketika itu, putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon Gubernur DKI Jakarta.

"Sebenarnya banyak yang tahu, siapa penggerak dari aksi penggerudukan itu, namun hingga kini keadilan tidak pernah datang," kata SBY.

Baca juga: SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

SBY mengatakan, satu hari menjelang pemungutan suara Pilkada DKI 2017, ia juga mendapat fitnah kejam dari seseorang yang dekat dengan penguasa.

Namun, ia mengaku tidak mendapat keadilan saat mengadukan pemfitnah tersebut kepada kepolisian.

SBY melanjutkan, pada Desember 2018, ratusan bendera dan baliho Demokrat direbahkan, dirobek, dan dibuang ke selokan. Saat itu, ia tengah menghadiri kegiatan partai di Pekanbaru.

"Di tengah rasa kesedihan dan kemarahan kader Demokrat di Riau, sambil secara tegas saya larang mereka melakukan pembalasan, yang sangat ingin mereka lakukan demi kehormatan partai," ucap SBY.

"Waktu itu yang kami harapkan hanyalah tegaknya hukum dan keadilan. Sayang, keadilan itu hanyalah sebuah harapan," tutur Presiden ke-6 RI itu.

Baca juga: SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

Selain itu, SBY juga menyebut ada fitnah politik terhadap Demokrat terkait aksi unjuk rasa 212 yang berlangsung pada 2 Desember 2016.

SBY mengatakan, saat itu ada laporan yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Laporan itu menyebut SBY menunggangi dan mendanai aksi 212.

"Informasi itu disampaikan kepada saya oleh seorang petinggi berbintang empat, dan konon yang melaporkan kepada Presiden Jokowi adalah petinggi bintang empat yang lain," kata SBY.

SBY mengaku telah mengonfirmasi laporan kepada Jusuf Kalla yang ketika itu menjabat Wakil Presiden.

Baca juga: Hadapi Isu Gerakan Kudeta di Demokrat, SBY Turun Gunung

Menurutnya, Jusuf Kalla dan Menko Polhukam saat itu, Wiranto, membenarkan adanya laporan tersebut kepada Jokowi.

"Semuanya itu fitnah yang kejam, keterlaluan, dan 100 persen tidak benar. Saya bersedia bersumpah di hadapan Allah Swt. Saya juga siap dipertemukan dengan siapa pun yang memberikan laporan itu, kalau perlu di depan publik agar rakyat tahu siapa yang berdusta," kata dia.

SBY berharap, pengalaman-pengalaman pahit itu dapat membuat kader Demokrat semakin kuat, matang, dan tidak mudah patah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Nasional
ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Nasional
Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Nasional
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Nasional
Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Nasional
Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Nasional
Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X