JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla menceritakan langkah yang dilakukannya saat pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 120 persen pada 2005 silam.
Saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, pemerintah memutuskan untuk menaikan harga BBM karena terjadi defisit keuangan negara.
Kenaikan harga BBM saat itu tak berbuntut pada unjuk rasa seperti sebelumnya.
Kalla menyebut yang dibutuhkan adalah penjelasan pada semua pihak tentang kepentingan nasional yang hendak dicapai dari pengambilan sebuah kebijakan.
Baca juga: Jusuf Kalla: Dulu Saya Usulkan Pilkada 3 Kali sebab Rumit bagi Penyelenggara
“Bagaimana saya menjelaskan kepada mereka tentang kepentingan nasionalnya. Kita bersatu disitu. Tapi dibutuhkan penjelasan yang baik. Kita mau naikkan 120 persen (Harga BBM) tinggi sekali kan, tapi tidak ada demo, partai-partai pun terima,” katanya dikutip dari program Begini yang tayang di YouTube Kompas.com, Senin (22/2/2021).
Lebih lanjut Kalla mengatakan bahwa semua pihak, mulai dari masyarakat, hingga partai politik dari koalisi maupun oposisi akan saling bersatu jika argumentasi dan penjelasan pemerintah jelas.
“Saya jelaskan akibatnya kalau tidak (BBM) tidak naik negara bisa masalah. Saya beri argumentasinya begini, dan setuju semuanya,” lanjut Kalla.
Baca juga: Cerita Jusuf Kalla Selesaikan Konflik Aceh: Pada Akhirnya Semua Menang...
Pada saat pengambilan kebijakan tersebut, Kalla tidak hanya melibatkan partai dan tokoh politik, tetapi juga mengundang dan memberikan penjelasan kepada para pemimpin redaksi.
Hal tersebut dilakukan Kalla, agar masyarakat dapat memahami maksud dari pemerintah melalui media massa.
“Terakhir saya undang ke sini para pemimpin redaksi, saya jelaskan bahwa pemerintah akan mengambil kebijakan ini besok, alasannya seperti ini. Jadi kalau Anda mau bikin berita, bikinlah sesuai kepentingan nasionalnya,” ujar Kalla.
“Dan semua (pihak) terima, itulah kenaikan BBM tertinggi tanpa demonstrasi,” sambungnya.
Kalla mengatakan menjadi seorang pemimpin negara dibutuhkan kemampuan untuk menyampaikan logika dari argumentasi tentang setiap keputusan yang akan dilakukan.
Serta tidak memanfaatkan kebijakan tersebut untuk kepentingan pribadi.
“Ya logika argumentasi yang logis. Mudah-mudahan kita tidak ambil keuntungan dari segala (keputusan) macam itu,” imbuhnya.
Kalla juga menyinggung tentang dinamika pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Menurut Kalla ada perbedaan antara pemerintah Jokowi dan SBY.
Baca juga: Jusuf Kalla: Kompromi Itu Seni Berpolitik
Saat ini, lanjut Kalla, apapun yang dilakukan pemerintah tidak langsung diterima semua pihak.
“Beda sekarang, dibikin (kebijakan) sedikit saja, berteriak semua,” pungkasnya.
Adapun saat pemerintahan SBY-Jusuf Kalla, pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM dua hari jelang bulan puasa.
Harga bensin dinaikkan dari Rp 2.500 per liter menjadi Rp 4.500 per liter. Sedangkan harga minyak tanah meningkat dari Rp 700 per liter menjadi Rp 2.000 per liter.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.