Kompas.com - 24/02/2021, 18:55 WIB
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berjalan meninggalkan ruangan usai Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3/2020). Dalam kongres tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang selanjutnya menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATKetua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berjalan meninggalkan ruangan usai Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3/2020). Dalam kongres tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang selanjutnya menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi peringatan keras bagi pihak-pihak yang ingin mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat.

SBY menegaskan, partai yang didirikannya itu tidak untuk diperjualbelikan.

"Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan," kata SBY dalam video yang dirilis pada Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Dukung KLB, Ketua DPC Partai Demokrat Blora Dicopot

SBY mengatakan, meskipun bukan partai yang kaya raya dari segi materi, Demokrat tidak tergiur dengan uang sebesar apapun.

Dalam video arahan kepada para pemimpin dan kader Partai Demokrat itu, SBY mulanya bercerita soal adanya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) yang disebutnya bak halilintar di siang bolong.

Pasalnya, menurut SBY, pada awal 2021 ini Partai Demokrat tengah berjuang dengan damai, konstitusional, serta tengah mendapat dukungan dari masyarakat.

"Ketika di bawah kepemimpinan AHY (Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono), dukungan rakyat terhadap Partai Demokrat terus meningkat, bagai halilintar di siang bolong ada gerakan dan pemufakatan jahat untuk merusak Partai Demokrat," kata SBY.

SBY menilai, gerakan tersebut ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah kemudian menggantinya dengan orang lain yang bukan kader Partai Demokrat.

"Kalau gerakan ini berhasil, karena ada yang ingin membeli partai kita dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan," ujar SBY.

SBY pun berpendapat, apabila gerakan itu berhasil, demokrasi Indonesia berada dalam krisis besar.

Sebab, partai yang sudah dibangun dan dibina selama puluhan tahun dapat direbut dan diambil alih begitu saja dengan uang dan kekuasaan.

"Kalau ini terjadi, negara kita seperti hidup di hutan rimba, yang kuat menang, yang lemah kalah, salah-benar nomor dua. Hal begitu tentu sangat mencederai rasa keadilan. Kalau keadilan diinjak-injak, jangan harapkan ada kedamaian, no justice no peace," kata SBY.

Upaya kudeta di Partai Demokrat ini pertama kali diungkap oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono.

Baca juga: Ketua DPC Blora yang Dukung KLB Dicopot, Partai Demokrat Tunjuk Plt

Agus saat itu menyebut ada gerakan yang ingin merebut kepemimpinan di Partai Demokrat dengan menyelenggarakan kongres luar biasa.

Gerakan itu hendak menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

Pihak Partai Demokrat menyebut gerakan itu melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko serta sejumlah kader dan mantan kader Partai Demokrat Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin, dan politisi aktif Demokrat Jhoni Alen Marbun.

Moeldoko telah membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Nasional
Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Nasional
Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Nasional
Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

Nasional
Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Nasional
Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Nasional
Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Nasional
Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Nasional
Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Nasional
Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Nasional
Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X