Para Tokoh Oposisi yang Terjerat UU ITE...

Akibat pencegahan itu, Dhani yang dijadwalkan akan naik panggung bersama Dewa 19 di Malaysia, terancam tidak dapat memenuhi undangan.

Pun dengan ajakan melaksanakan ibadah umrah dari sang anak, Dul, dan ia tidak bisa memenuhinya.

Majelis hakim kemudian menjatuhkan vonis penjara 1,5 tahun penjara kepada Dhani. Dhani langsung dibawa masuk ke mobil tahanan menuju LP Cipinang untuk mulai menjalani hukuman.

Selain itu Dhani juga pernah dilaporkan atas vlognya. Hal itu bermula ketika ia akan menghadiri deklarasi ganti presiden di lapangan Tugu Pahlawan Surabaya.

Suami artis Mulan Jameela itu diadang oleh sekelompok massa di hotel tempat ia menginap agar tidak hadir di acara deklarasi ganti presiden.

Baca juga: UU ITE Dinilai Harus Direvisi Sesuai Kebutuhan Hukum Masyarakat

Dhani lantas membuat vlog untuk meminta maaf kepada panita penyelenggara deklarasi ganti presiden dan mengabarkan kepada massa yang menghadiri acara deklarasi ganti presiden jika dirinya tidak keluar dari hotel karena diadang massa.

Dalam vlog itu, Ahmad Dhani menyebut massa yang menghadangnya dengan sebutan idiot. Ia lalu dilaporkan ke polisi karena dinilai melanggar Pasal 27 Ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik dan penghinaan.

Awalnya Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dalam kasus yang menjerat Dhani. Kemudian putusan banding di Pegadilan Tinggi Surabaya menurunkan hukumannya menjadi 3 bulan penjara dengan 6 bulan masa percobaan.

2. Jumhur Hidayat

Jumhur Hidayat (JH) yang merupakan petinggi Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) yang aktif mengkritik pemerintah.

Ia diduga menyebarkan konten yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA lewat akun Twitter miliknya di tengah terjadinya gelombang demonstrasi besar-besaran terhadap Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baca juga: Berkas Perkara Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat Dinyatakan Lengkap oleh JPU

"Dia menulis salah satunya, ‘UU memang untuk primitif, investor dari RRC dan pengusaha rakus'. Ini ada di beberapa tweet-nya," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2020).

Argo menuturkan, unggahan Jumhur diduga menyebabkan aksi unjuk rasa anarkis maupun vandalisme.

Jumhur pun disangkakan Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ia terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun.

3. Anton Permana

Berdasarkan keterangan polisi, Anton Permana yang juga petinggi KAMI yang aktif mengkritik pemerintah, diduga menyebarkan konten negatif lewat Facebook serta Youtube.

Salah satu unggahan Anton menyinggung multifungsi Polri yang dinilai melebihi dwifungsi ABRI. Unggahan Anton lainnya ada yang terkait dengan UU Cipta Kerja.

Baca juga: KAMI Pertanyakan Tuduhan Polisi ke Syahganda Nainggolan dkk

"Juga ada ‘Disahkan UU Ciptaker, bukti negara ini telah dijajah’, kemudian juga ‘Negara sudah tidak kuasa lindungi rakyatnya’ dan ‘Negara dikuasai oleh cukong VOC gaya baru," ucap Argo.

Anton dijerat Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan Pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 207 KUHP. Sama seperti Jumhur, ancaman pidananya juga 10 tahun penjara.