Kompas.com - 24/02/2021, 17:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan pendanaan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yang ada di seluruh kementerian/lembaga bisa segera dikonsolidasikan.

Hal tersebut agar realisasi pembangunan di kedua wilayah tersebut bisa segera dilakukan.

"Jadi rapat terakhir koordinasi dengan Wapres itu, bagaimana supaya ada semacam pendanaan Papua di seluruh kementerian itu dikonsolidasi agar bisa dilaksanakan (pembangunannya)," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi kepada wartawan, Rabu (24/2/2021) usai pertemuan Wapres Ma'ruf dengan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Baca juga: Bertemu Gubernur Papua, Wapres Ingin Percepatan Pembangunan dengan Pendekatan Adat

Masduki mengatakan, Wapres Ma'ruf ingin agar anggaran untuk Papua yang tersebar di tiap kementerian/lembaga diintegrasikan.

Dengan demikian, maka perencanaan percepatan pembangunan Papua yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pun bisa terlaksana tahun ini juga.

"Jadi apa saja yang bisa dan mungkin segera dilakukan dari anggaran tahun ini (untuk Papua)," kata Masduki.

Meskipun demikian, Masduki mengatakan bahwa besaran anggaran untuk percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat belum ditentukan.

Hal itu pula yang membuat Wapres ingin agar setiap kementerian/lembaga mengintegrasikan anggaran-anggaran untuk Papua yang mereka miliki.

Baca juga: Pengungsi Intan Jaya Kekurangan Makanan, Pemprov Papua Siap Kirim 120 Ton Beras

Masduki menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen kuat untuk perlindungan pemberdayaan keberpihakan, dan percepatan untuk menyejahterakan masyarakat Papua.

"Itu komitmen pemerintah pusat yang disampaikan Wapres karena Wapres yang ditunjuk Presiden sebagai ketua tim percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat," ujar dia.

Adapun, dalam pertemuan dengan Gubernur Papua, Wapres Ma'ruf juga didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Kutuk Adanya Dua Anggota Polri Jual Senjata ke KKB di Papua

Wapres Ma'ruf sendiri menjadi ketua tim percepatan pembangunan di Papua setelah terbitnya Instruksi Presiden 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Regulasi lainnya tentang hal itu adalah Keputusan Presiden 20 tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.