Wapres Minta Kementerian/Lembaga Konsolidasikan Anggaran Percepatan Pembangunan Papua

Kompas.com - 24/02/2021, 17:16 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat meresmikan Sentra Kreasi Atensi di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/2/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin saat meresmikan Sentra Kreasi Atensi di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan pendanaan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yang ada di seluruh kementerian/lembaga bisa segera dikonsolidasikan.

Hal tersebut agar realisasi pembangunan di kedua wilayah tersebut bisa segera dilakukan.

"Jadi rapat terakhir koordinasi dengan Wapres itu, bagaimana supaya ada semacam pendanaan Papua di seluruh kementerian itu dikonsolidasi agar bisa dilaksanakan (pembangunannya)," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi kepada wartawan, Rabu (24/2/2021) usai pertemuan Wapres Ma'ruf dengan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Baca juga: Bertemu Gubernur Papua, Wapres Ingin Percepatan Pembangunan dengan Pendekatan Adat

Masduki mengatakan, Wapres Ma'ruf ingin agar anggaran untuk Papua yang tersebar di tiap kementerian/lembaga diintegrasikan.

Dengan demikian, maka perencanaan percepatan pembangunan Papua yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pun bisa terlaksana tahun ini juga.

"Jadi apa saja yang bisa dan mungkin segera dilakukan dari anggaran tahun ini (untuk Papua)," kata Masduki.

Meskipun demikian, Masduki mengatakan bahwa besaran anggaran untuk percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat belum ditentukan.

Hal itu pula yang membuat Wapres ingin agar setiap kementerian/lembaga mengintegrasikan anggaran-anggaran untuk Papua yang mereka miliki.

Baca juga: Pengungsi Intan Jaya Kekurangan Makanan, Pemprov Papua Siap Kirim 120 Ton Beras

Masduki menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen kuat untuk perlindungan pemberdayaan keberpihakan, dan percepatan untuk menyejahterakan masyarakat Papua.

"Itu komitmen pemerintah pusat yang disampaikan Wapres karena Wapres yang ditunjuk Presiden sebagai ketua tim percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat," ujar dia.

Adapun, dalam pertemuan dengan Gubernur Papua, Wapres Ma'ruf juga didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Kutuk Adanya Dua Anggota Polri Jual Senjata ke KKB di Papua

Wapres Ma'ruf sendiri menjadi ketua tim percepatan pembangunan di Papua setelah terbitnya Instruksi Presiden 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Regulasi lainnya tentang hal itu adalah Keputusan Presiden 20 tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X