Kompas.com - 24/02/2021, 15:35 WIB
Ilustrasi UU ITE Kompas.com/Wahyunanda KusumaIlustrasi UU ITE

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar Hukum Tata Negara dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menilai, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE harus direvisi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Hal ini ia katakan merespon ucapan pihak pemerintah yang tidak ingin merevisi pasal dalam UU ITE yang sudah diujikan dan dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

"UU ITE harus direvisi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya mengenai isu HAM dan demokrasi," kata Redi kepada Kompas.com, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: UU ITE Dinilai Belum Penuhi Kebutuhan Hukum Masyarakat

Redi menjelaskan, dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tepatnya Pasal 10 tertera bahwa materi UU harus memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Sementara UU ITE, ia nilai belum memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Redi juga menuturkan ketidakjelasan atau adanya pasal karet dalam UU ITE tidak bisa terus dibiarkan.

Pasal multitafsir ia nilai bisa menimbulkan maalaimplementasi yang merugikan masyarakat secara luas.

"Energi yang terkuras baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat atas eksistensi pasal-pasal karet UU ITE harus diakhiri," ujar dia.

Baca juga: Ketidakjelasan dalam UU ITE Dinilai Berpotensi Timbulkan Malaimplementasi

Sebelumnya, Ketua Sub Tim I Kajian Undang-UU ITE Henri Subiakto mengatakan, pemerintah tidak akan merevisi ketentuan yang selama ini dianggap multitafsir atau pasal karet.

Henri berpandangan, pemerintah tidak bisa merevisi pasal-pasal tersebut. Sebab Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sejumlah pasal dalam UU ITE itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Nasional
Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Nasional
Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Nasional
Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X