Ini Pesan Menko PMK untuk Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Kompas.com - 24/02/2021, 12:06 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di kantor Taman Wisata Candi Borobudur, Rabu (17/2/2021) KOMPAS.COM/IKA FITRIANAMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di kantor Taman Wisata Candi Borobudur, Rabu (17/2/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberi pesan kepada dewan dan direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan periode 2021-2026 di Kantor Kemenko PMK, pada Senin (22/2/2021).

Muhadjir mengatakan, para dewan pengawas dan direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan perlu mengetahui berbagai tantangan dalam urusan pembangunan manusia dan kebudayaan.

Kepada BPJS Ketenagakerjaan, Muhadjir meminta dewan dan direksinya siap menghadapi bonus demografi yang akan menambah jumlah angkatan kerja.

"Angkatan kerja kita saat ini 128 juta, jadi urusi mereka dengan menyiapkan angkatan kerja produktif," ujar Muhadjir dikutip dari situs resmi Kemenko PMK, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Menko PMK Sebut Produksi GeNose C19 Diupayakan Lebih Masif

Ia mengharapkan BPJS Ketenagakerjaan bisa produktif dan memberikan pekerjaan yang layak bagi masyarakat.

Bahkan, Muhadjir juga berharap penghasilan dari BPJS Ketenagakerjaan bisa untuk meng-cover masyarakat yang tidak bekerja.

Sementara bagi BPJS Kesehatan, Muhadjir meminta dewan pengawas dan direksi membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat.

Dengan demikian, kata dia, BPJS Kesehatan tidak hanya mengobati masyrakat yang sakit, tetapi juga menciptakan masyarakat sehat mulai dari lahir hingga lansia.

"Inilah tugas BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan bagaimana memastikan masyarakat sehat betul-betul terlaksana. Mulai dari lahir, pencegahan stunting, termasuk mencegah penyakit-penyakit lain," ucap dia.

Baca juga: Menko PMK: Pengelolaan Limbah Medis Masih Harus Hadapi Banyak Tantangan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik dewan pengawas dan direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masa jabatan 2021-2026 di Istana Negara, pada Senin (22/2/2021).

Pelantikan BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 37/P 2021, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan tertuang dalam Keppres Nomor 38/P/2021.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Nasional
UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

Nasional
Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X