[POPULER NASIONAL] Cerita Jusuf Kalla Dua Kali Jadi Wapres tanpa Meminta | Edhy Prabowo Siap Dihukum Lebih Berat dari Hukuman Mati

Kompas.com - 24/02/2021, 10:13 WIB
Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla usai diwawancarai Pemimpin Redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho di kediamannya di Jakarta, Kamis (2021/02/04). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla usai diwawancarai Pemimpin Redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho di kediamannya di Jakarta, Kamis (2021/02/04).

JAKARTA, KOMPAS.com - Cerita-cerita tentang perjalanan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menarik perhatian pembaca Kompas.com pada Selasa (23/2/2021).

Dalam wawancara khusus bersama Kompas.com, Kalla banyak bercerita tentang pengalaman masa lalunya yang malang melintang di kancah politik nasional.

Salah satu kisah yang menarik perhatian pembaca Kompas.com ialah ketika ia diminta menjadi wakil presiden dua kali yakni oleh Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri untuk mendampingi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2014.

Artikel yang menceritakan kisah Kalla dua kali diminta menjadi wakil presiden pun menjadi berita terpopuler di desk nasional Kompas.com

Selain itu, pernyataan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang bilang siap menjalani hukuman yang lebih berat dari hukuman mati juga menarik minat pembaca Kompas.com.

Artikel yang berisikan pernyataan Edhy itu pun masuk ke dalam deretan berita populer di desk nasional Kompas.com.

Berikut paparannya:

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

1. Cerita Jusuf Kalla Dua Kali Jadi Wapres tanpa Meminta

Pengusaha sekaligus politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla mengaku sama sekali tidak pernah menawarkan diri ketika dirinya berhasil menduduki jabatan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12.

Hal itu disampaikan Kalla saat wawancara di program Beginu di kanal YouTube Kompas.com, Senin (22/2/2021).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.