Tentang Revisi UU Pemilu, Jusuf Kalla Nilai Pemilu Serentak 2024 Akan Sangat Berat Dilaksanakan

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla menilai pemilu serentak pada 2024 nanti akan sangat berat dilaksanakan.

Menurut Kalla, jika pilpres, pileg dan pilkada dilaksanakan dalam satu tahun yang sama, maka penyelenggaraannya akan begitu berat dan menelan banyak korban jiwa dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“(Pemilu serentak) bisa ndak dilaksanakan bersamaan? Menurut saya tidak bisa. Berarti kalau tidak bisa akan kacau, atau seperti lima tahun lalu (pemilu) begitu beratnya, banyak petugas pemilu meninggal,” jelas Kalla dalam Program Bukan Begini Bukan Begitu di kanal Youtube Kompas.com, Senin (22/2/2021).

Kalla meneruskan, pelaksanaan pemilu serentak begitu berat dilakukan di Indonesia karena pemilu masih dilakukan secara manual.

“Tapi semua (pemilu) manual, karena tidak percaya pada komputer kan. Padahal pemilihan legislatif itu berapa calonnya, belum ditambah DPD, ditambah lagi pilkada. Sangat berat. Saya kira secara teknis kemampuan manusia terbatas dan membahayakan. Membahayakan atau tidak teliti,” lanjut Kalla.

Kalla juga menyinggung kelemahan pemilu serentak yang akan mengakibatkan Pilkada diselenggarakan di tahun yang sama dengan Pilpres dan Pileg.

Baca juga: Jusuf Kalla: Saya Selalu Hormat ke Bu Mega karena 2 Kali Diangkat Jadi Menteri

Hal ini, lanjut Kalla, akan membuat semua wilayah memiliki kepala daerah baru dalam waktu bersamaan.

“Dulu saya mengusulkan (Pilkada) diringkaskan tapi jangan juga satu kali. Nanti seluruh bupati, seluruh gubernur orang baru. Bagaimana kalau rapat semua orang baru? Tidak ada pengalaman, mestinya diselang selingi,” cetusnya.

Maka Kalla juga menyarankan bahwa Undang-Undang Pemilu tidak perlu banyak direvisi, kecuali terkait dengan penyelenggaraan pilkada.

“Undang-undang (Pemilu) tidak perlu dirubah banyak. (hanya) saja (penyelenggaraan) Pilkada di tahun 2022 tetap jalan,” kata Kalla.

Beda Sikap Dengan Golkar

Pernyataan Jusuf Kalla tersebut tidak senada dengan sikap Partai Golkar yang saat ini berbalik arah mendukung pemerintah untuk tidak melakukan Revisi Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dengan demikian, Golkar berarti setuju bahwa pelaksanaan pilkada akan dilakukan di tahun yang sama dengan pelaksanaan pilpres dan pileg pada 2024 nanti.

“Usai melakukan konsolidasi dan menyerap aspirasi, Golkar lebih mengutamakan untuk menarik dan mengikuti amanah undang-undang mengenai pilkada secara serentak dilaksanakan di tahun 2024,” ungkap Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin pada keterangan tertulis, Rabu (10/2/2021) lalu.

Baca juga: Cerita Jusuf Kalla Selesaikan Konflik Aceh: Pada Akhirnya Semua Menang...

Saat itu, Azis menjelaskan bahwa Partai Golkar setuju dengan pemerintah untuk fokus menghadapi pandemi Covid-19.