Kompas.com - 24/02/2021, 00:05 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan sambutan dalam acara upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-71, Selasa (26/1/2021). Dokumentasi/Humas KemenkumhamMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan sambutan dalam acara upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-71, Selasa (26/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly tak terima pihaknya disebut telah mencabut nama Djoko Tjandra dari sistem pencekalan sebagaimana yang disampaikan eks Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte.

Yasonna mengatakan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham mencabut nama buron kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra atas rekomendasi yang diberikan aparat penegak hukum.

Penegak hukum yang dimaksud Yasonna dalam hal ini adalah Divisi Hubungan Internasional Polri karena Djoko Tjandra mengupayakan penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO) saat hendak masuk maupun keluar dari Indonesia.

Baca juga: Tak Punya Wewenang Hapus Nama Djoko Tjandra, Irjen Napoleon: Kewenangan Kemenkumham

Dengan demikian, Yasonna mengatakan Dirjen Imigrasi tak bisa asal mencabut nama Djoo Tjandra tanpa rekomendasi dari polisi atau jaksa.

“Protap (prosedur tetap) di Imigrasi itu pencekalan maupun pencabutan pencekalan dilakukan atas permintaan APH (Aparat Penegak Hukum), bukan suka-suka kita (Kemenkumham),” kata Yasonna sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (23/2/2021).

“Kalau APH minta cekal, kita cekal, kalau minta hapus kita hapus. Itu ketentuan hukumnya,” tutur Yasonna.

Ia pun mengatakan pihaknya telah menyampaikan keterangan tersebut dalam rangkaian proses pemeriksaan.

“Dirjen imigrasi dan Sesditjend sudah memberi keterangan dan penjelasan tentang hal tersebut di Bareskrim dan Kejaksaan Agung,” kata Yasonna.

Baca juga: Irjen Napoleon Merasa Dikorbankan demi Institusi, Ini Tanggapan Polri

Sebelumnya diberitakan dalam persidangan Napoleon mengaku tak memiliki kewenangan untuk menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dari Enhanced Cekal System (ECS) sehingga dirinya tak bertanggung jawab.

Napoleon menyampaikan hal tersebut saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/2/2021).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Nasional
Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

Nasional
TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

Nasional
Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Nasional
Profil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Jadi Tersangka Korupsi, Tak Diakui Kader oleh PDI-P dan PKB

Profil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Jadi Tersangka Korupsi, Tak Diakui Kader oleh PDI-P dan PKB

Nasional
Jelang Lebaran, Satgas Covid-19 Minta Pemda Perbaiki Sistem Pengawasan

Jelang Lebaran, Satgas Covid-19 Minta Pemda Perbaiki Sistem Pengawasan

Nasional
Polisi Tahan Bupati Nganjuk dan 6 Tersangka Lain di Bareskrim Polri

Polisi Tahan Bupati Nganjuk dan 6 Tersangka Lain di Bareskrim Polri

Nasional
4.123 Pemudik Positif Covid-19, Epidemiolog: Bisa Jadi 'Superspreader' yang Perburuk Pandemi

4.123 Pemudik Positif Covid-19, Epidemiolog: Bisa Jadi "Superspreader" yang Perburuk Pandemi

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Polri: Pertama Kali, KPK dan Bareskrim Sinergi Ungkap Kasus Korupsi Kepala Daerah

OTT Bupati Nganjuk, Polri: Pertama Kali, KPK dan Bareskrim Sinergi Ungkap Kasus Korupsi Kepala Daerah

Nasional
Polri Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Suap di Pemkab Nganjuk

Polri Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Suap di Pemkab Nganjuk

Nasional
KPK-Polri Sita Rp 647,9 Juta dari Brankas Bupati Nganjuk

KPK-Polri Sita Rp 647,9 Juta dari Brankas Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Eksekusi Penyuap Edhy Prabowo, Suharjito ke Lapas Cibinong

KPK Eksekusi Penyuap Edhy Prabowo, Suharjito ke Lapas Cibinong

Nasional
UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.555 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.555 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di 5 Provinsi, Epidemiolog: Alarm Serius, Tak Boleh Diabaikan

Lonjakan Kasus Covid-19 di 5 Provinsi, Epidemiolog: Alarm Serius, Tak Boleh Diabaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X