Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Program Vaksin Mandiri, KADIN: Tidak Ada Niat Komersialisasi

Kompas.com - 23/02/2021, 20:06 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Shinta Widjaja Kamdani menekankan pentingnya sosialisasi program vaksin mandiri atau vaksin gotong royong dari pemerintah.

Sebab, pihaknya tidak ingin ada anggapan komersialisasi dalam pelaksanaan program tersebut.

“Jadi ketika nanti keluar aturannya, lebih jelas bahwa ini tidak ada niat komersialisasi, benar-benar membantu percepatan vaksinasi, semua nanti dikontrol pemerintah,” ujar Shinta, dalam keterangan tertulis, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Ini Alasan Pengusaha Mau Keluarkan Uang untuk Vaksinasi Mandiri Karyawannya

Shinta mengungkapkan, program vaksin gotong royong mendapat respons baik dari kalangan pengusaha karena ingin segera melakukan pemulihan ekonomi.

Upaya ini disambut para pengusaha untuk meringankan beban negara dalam mempercepat proses vaksinasi pada masyarakat.

"Tanpa keberhasilan vaksinasi, tidak mungkin kita bisa melakukan pemulihan ekonomi dengan baik, ini perang kita bersama sehingga kami pelaku usaha siap mendukung dan berpartisipasi,” ucapnya.

Baca juga: Kadin: 6.700 Perusahaan Tertarik Ikut Program Vaksinasi Mandiri

Menurut Shinta, 6.689 perusahaan tertarik untuk mengikuti program vaksin mandiri yang ditawarkan pemerintah. Jumlah tersebut didapat melalui pendataan selama dua pekan.

Shinta mengatakan, banyak perusahaan yang ingin memberikan fasilitas vaksin gratis bagi para karyawan.

“Antusiasmenya sangat tinggi. Tujuannya memang agar perusahaan membantu karyawannya mendapatkan vaksin secara gratis,” tutur dia.

Koordinator Komunikasi Publik PMO Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan ekonomi (KPCPEN) Arya Sinulingga menjelaskan, program vaksin gotong royong tidak akan menggunakan vaksin yang sama dengan program vaksin gratis pemerintah.

Selain itu, Arya menambahkan, fasilitas kesehatan yang dipakai dalam program vaksin gotong royong juga bukan fasilitas kesehatan pemerintah.

“Seperti contohnya, vaksin yang digunakan tidak sama dengan program vaksin gratis pemerintah, kemudian tidak menggunakan fasilitas kesehatan pemerintah, dan pengusaha memberikan gratis pada pekerjanya,” jelas Arya.

Baca juga: Soal Vaksinasi Mandiri, Menkes Ingatkan 4 Prinsip: Vaksin Gratis Hingga Bukan untuk Bisnis

Namun demikian, Arya menyebut masih ada beberapa halangan untuk menjalankan program vaksin gotong royong ini. Seperti masih sulitnya menemukan vaksin saat ini, serta penentuan harga vaksin itu sendiri.

“Tantangannya justru pada mendapatkan vaksinnya, karena seluruh dunia sedang mencari vaksin saat ini, dan tentunya kita berusaha agar tidak mahal sehingga pengusaha mendapatkan vaksinnya dengan harga normal,” tambahnya.

Kemudian, Arya membantah anggapan vaksin gotong royong hanya diperuntukkan untuk orang kaya. Ia menyebut, program ini difokuskan untuk karyawan perusahaan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com