Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Program Vaksin Mandiri, KADIN: Tidak Ada Niat Komersialisasi

Kompas.com - 23/02/2021, 20:06 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Shinta Widjaja Kamdani menekankan pentingnya sosialisasi program vaksin mandiri atau vaksin gotong royong dari pemerintah.

Sebab, pihaknya tidak ingin ada anggapan komersialisasi dalam pelaksanaan program tersebut.

“Jadi ketika nanti keluar aturannya, lebih jelas bahwa ini tidak ada niat komersialisasi, benar-benar membantu percepatan vaksinasi, semua nanti dikontrol pemerintah,” ujar Shinta, dalam keterangan tertulis, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Ini Alasan Pengusaha Mau Keluarkan Uang untuk Vaksinasi Mandiri Karyawannya

Shinta mengungkapkan, program vaksin gotong royong mendapat respons baik dari kalangan pengusaha karena ingin segera melakukan pemulihan ekonomi.

Upaya ini disambut para pengusaha untuk meringankan beban negara dalam mempercepat proses vaksinasi pada masyarakat.

"Tanpa keberhasilan vaksinasi, tidak mungkin kita bisa melakukan pemulihan ekonomi dengan baik, ini perang kita bersama sehingga kami pelaku usaha siap mendukung dan berpartisipasi,” ucapnya.

Baca juga: Kadin: 6.700 Perusahaan Tertarik Ikut Program Vaksinasi Mandiri

Menurut Shinta, 6.689 perusahaan tertarik untuk mengikuti program vaksin mandiri yang ditawarkan pemerintah. Jumlah tersebut didapat melalui pendataan selama dua pekan.

Shinta mengatakan, banyak perusahaan yang ingin memberikan fasilitas vaksin gratis bagi para karyawan.

“Antusiasmenya sangat tinggi. Tujuannya memang agar perusahaan membantu karyawannya mendapatkan vaksin secara gratis,” tutur dia.

Koordinator Komunikasi Publik PMO Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan ekonomi (KPCPEN) Arya Sinulingga menjelaskan, program vaksin gotong royong tidak akan menggunakan vaksin yang sama dengan program vaksin gratis pemerintah.

Selain itu, Arya menambahkan, fasilitas kesehatan yang dipakai dalam program vaksin gotong royong juga bukan fasilitas kesehatan pemerintah.

“Seperti contohnya, vaksin yang digunakan tidak sama dengan program vaksin gratis pemerintah, kemudian tidak menggunakan fasilitas kesehatan pemerintah, dan pengusaha memberikan gratis pada pekerjanya,” jelas Arya.

Baca juga: Soal Vaksinasi Mandiri, Menkes Ingatkan 4 Prinsip: Vaksin Gratis Hingga Bukan untuk Bisnis

Namun demikian, Arya menyebut masih ada beberapa halangan untuk menjalankan program vaksin gotong royong ini. Seperti masih sulitnya menemukan vaksin saat ini, serta penentuan harga vaksin itu sendiri.

“Tantangannya justru pada mendapatkan vaksinnya, karena seluruh dunia sedang mencari vaksin saat ini, dan tentunya kita berusaha agar tidak mahal sehingga pengusaha mendapatkan vaksinnya dengan harga normal,” tambahnya.

Kemudian, Arya membantah anggapan vaksin gotong royong hanya diperuntukkan untuk orang kaya. Ia menyebut, program ini difokuskan untuk karyawan perusahaan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com