Wakil Ketua DPR Dukung Revisi UU ITE, Sebut Layak Masuk Prolegnas 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) penting untuk direvisi.

Sebab, ia menilai UU tersebut telah menimbulkan polemik hukum dalam penerapannya sehingga layak untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

"Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU ITE serta memasukkan revisi UU ITE ke dalam Prolegnas 2021," kata Azis dalam keterangan tertulis, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Pengamat: SE Kapolri Beri Kepastian Penanganan Perkara UU ITE

Azis melanjutkan, polemik hukum terkait kebebasan berpendapat dan belum baiknya literasi digital di masyarakat telah mengindikasikan munculnya kasus-kasus terkait dengan tafsir hukum karet dalam UU ITE.

Politikus Partai Golkar itu juga menilai, penerapan pasal oleh Aparat Penegak Hukum (APH) belum tepat di lapangan dan berdampak sosial.

Sehingga, menurutnya pemerintah perlu untuk segera melakukan revisi terhadap UU ITE.

"Gaduhnya media sosial dikarenakan UU ITE banyak digunakan oleh masyarakat untuk saling lapor ke Kepolisian dan mengakibatkan banyak orang yang sebenarnya merupakan korban dan tidak bersalah justru dilaporkan," jelasnya.

Lebih jauh, Azis mengatakan bahwa polemik terhadap UU ITE terlihat pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), kemudian Pasal 28 ayat (2).

Pasal 27 ayat (1) berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Kemudian, Pasal 27 ayat (3) berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik".

Baca juga: Tak Libatkan Pihak Independen, Tim Kajian UU ITE Diyakini Tak Buahkan Hasil

Sementara itu, Pasal 28 ayat (2) berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)".

"Seperti telah diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J bahwa berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia," ujar Azis.

Azis berpendapat, perlu dipahami secara yuridis normatif perihal penyebaran informasi selain teori hukum, juga adanya konvergensi dari empat bidang ilmu yakni teknologi, telekomunikasi, informasi dan komunikasi.

Hal tersebut menurutnya meliputi UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial.

Baca juga: Edaran Kapolri Diapresiasi, Guru Besar Tata Negara: Bisa Dijadikan Pasal dalam UU ITE

Sebelumnya, revisi UU ITE kembali hangat diperbincangkan usai Presiden Joko Widodo berpesan agar implementasi UU Nomor 11 tahun 2008 itu tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Apabila hal itu tak dapat dipenuhi, Jokowi akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU tersebut.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-undang ITE ini," kata Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).