Kompas.com - 23/02/2021, 14:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan seharusnya menjadi sinyal kesejahteraan bagi para buruh di Indonesia.

Pasalnya, ia melihat ada salah satu pasal di PP tersebut yaitu Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Hal ini, menurut dia, berpotensi membuat buruh bisa mendapatkan tambahan gaji jika ekonomi Indonesia sedang bagus.

"Kelihatannya kan di PP baru ini disesuaikan dengan situasi ekonomi dan perburuhan. Kalau situasi ekonominya bagus atau baik, ya berarti kan harus ada tambahan gaji, atau kesejahteraan untuk para pekerja," kata Saleh saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

Oleh karena itu, Saleh berpandangan bahwa buruh berpotensi mendapat tambahan gaji seiring situasi ekonomi yang membaik.

Begitu juga, lanjut dia, ketika kondisi perusahaan sedang untung dari sisi ketenagakerjaan. Menurutnya, tambahan gaji harus diberikan seiring dengan kondisi baik yang dialami perusahaan.

"Kalau perusahaannya untung dari sisi ketenagakerjaan, ya harusnya perusahaan itu berikan tambahan gaji lagi untuk para pekerja. Itu yang saya pahami," jelasnya.

Baca juga: PP Turunan UU Cipta Kerja: Perusahaan Bisa PHK Buruh Tanpa Bayar Penuh Pesangon, Ini Syaratnya

Lebih lanjut, ia membandingkan aturan mengenai pengupahan yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2015.

Saleh menilai, aturan sebelumnya hanya menetapkan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Aturan itu, kata dia, tidak akan membuat buruh mendapatkan tambahan gaji meski kondisi ekonomi Indonesia sedang positif.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

Nasional
Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

Nasional
Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

Nasional
Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

Nasional
Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

Nasional
3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

Nasional
Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

Nasional
Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

Nasional
Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

Nasional
Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.