Ada SE Kapolri soal UU ITE, Politisi Demokrat Harap Polisi Tak Lagi Diskriminatif

Kompas.com - 23/02/2021, 13:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mendukung terbitnya Surat Edaran (SE) Kapolri yang mengatur ketentuan penyidik tidak perlu menahan tersangka apabila sudah meminta maaf.

Menurut dia, SE Kapolri ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi anggota Polri dalam memproses kasus terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sebab, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini melihat, ketentuan tersebut justru tidak dilaksanakan oleh Polri selama ini.

"Atau dilaksanakan, tapi diskriminatif, dipakai sebagai alat untuk menjaring lawan-lawan politik," ujar Benny saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: YLBHI Nilai SE Kapolri Soal UU ITE Tidak Selesaikan Masalah

Ia menjelaskan, SE tersebut sebenarnya merupakan penegasan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun tidak harus ditahan.

Lebih jauh, ia berharap agar SE Kapolri ini tidak hanya terkait tindak pidana karena pelanggaran UU ITE, tetapi semua tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun.

"Itu aturan dalam KUHAP," ucapnya.

Ia juga mengatakan, dengan SE Kapolri ini, para tersangka yang dijerat ancaman hukuman di bawah lima tahun dan sudah terlanjur ditahan karena dituduh melanggar UU ITE, sebaiknya segera dibebaskan.

"Dan mengikuti proses hukum tanpa ditahan," ucap Benny.

Baca juga: Tanggapi SE Kapolri soal UU ITE, Pimpinan Komisi III: Polisi Harus Adil Mengklasifikasi Laporan Terkait ITE

Benny mengingatkan, restorative justice tidak hanya ada di tahapan penyidikan, melainkan juga di proses persidangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kenang Buya Syafii Maarif, Goenawan Mohamad Tak Kuasa Tahan Tangis

Kenang Buya Syafii Maarif, Goenawan Mohamad Tak Kuasa Tahan Tangis

Nasional
Usut Korupsi Dana UMKM di Jabar, KPK Dalami Penarikan Uang di Rekening Kopanti

Usut Korupsi Dana UMKM di Jabar, KPK Dalami Penarikan Uang di Rekening Kopanti

Nasional
Demokrat Ajak Golkar Kerja Sama untuk Pilpres 2024: Berdua Cukup

Demokrat Ajak Golkar Kerja Sama untuk Pilpres 2024: Berdua Cukup

Nasional
Soal Revisi KUHP, Anggota DPR: Percayakan ke Kita, Insyaallah Lebih Banyak Manfaat daripada Mudarat

Soal Revisi KUHP, Anggota DPR: Percayakan ke Kita, Insyaallah Lebih Banyak Manfaat daripada Mudarat

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 2, Epidemiolog Sarankan WFH

Jabodetabek PPKM Level 2, Epidemiolog Sarankan WFH

Nasional
Zulhas Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa, Bali dan Sumatera Sudah Rp 14.000

Zulhas Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa, Bali dan Sumatera Sudah Rp 14.000

Nasional
ACT Sebut Benahi Manajemen Sebelum Laporan Dugaan Penyimpangan Terbit

ACT Sebut Benahi Manajemen Sebelum Laporan Dugaan Penyimpangan Terbit

Nasional
UPDATE 5 Juli: Kasus Baru Covid-19 Capai 2.577, Jakarta Tertinggi dengan 1.276 Kasus

UPDATE 5 Juli: Kasus Baru Covid-19 Capai 2.577, Jakarta Tertinggi dengan 1.276 Kasus

Nasional
Pastikan Sapi Kurban Sumbangan Jokowi Sehat, Setpres Kerja Sama dengan Kementan

Pastikan Sapi Kurban Sumbangan Jokowi Sehat, Setpres Kerja Sama dengan Kementan

Nasional
BEM UI Khawatir RKUHP Mengkriminalisasi Aksi Unjuk Rasa

BEM UI Khawatir RKUHP Mengkriminalisasi Aksi Unjuk Rasa

Nasional
ACT Diduga Gelapkan Dana Umat, Sufmi Dasco: Kami Minta Polri Usut Tuntas

ACT Diduga Gelapkan Dana Umat, Sufmi Dasco: Kami Minta Polri Usut Tuntas

Nasional
Nasdem Sebut Surya Paloh Tak Ingin Umumkan Koalisi Saat 'Last Minute'

Nasdem Sebut Surya Paloh Tak Ingin Umumkan Koalisi Saat "Last Minute"

Nasional
Deretan Alasan ACT soal Dugaan Penyimpangan Dana Sumbangan

Deretan Alasan ACT soal Dugaan Penyimpangan Dana Sumbangan

Nasional
Pengganti Megawati di Kursi Ketua Umum PDI-P Kelak Diprediksi dari Trah Soekarno

Pengganti Megawati di Kursi Ketua Umum PDI-P Kelak Diprediksi dari Trah Soekarno

Nasional
Jokowi Sumbang Sapi Kurban ke 34 Provinsi

Jokowi Sumbang Sapi Kurban ke 34 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.