Sidang Sengketa Pilkada Kalsel, Saksi Tuding Sahbiri-Muhidin Salahgunakan Bansos

Kompas.com - 23/02/2021, 11:40 WIB
Ilustrasi mahkamah konstitusi. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AIlustrasi mahkamah konstitusi.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan sengketa Pilkada Gubernur Kalimantan Selatan yang diajukan pasangan Denny Indrayana dan Difriadi pada Senin (22/2/2021).

Dalam sidang tersebut saksi bernama Muhammad Yahya menyebut ada penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur petahana Sahbirin Noor dan Muhidin.

Adapun Yahya merupakan seorang pengemudi di Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) Kalimantan Selatan.

Baca juga: Gugatan Pilkada Kalsel, Denny Indrayana Tambah Alat Bukti, Total 223

"Sejak pertengahan 2018 di sana kami diperintahkan oleh Kepala Balai BPSBTPH yang bernama M Ichsan untuk mengerjakan pengemasan besar yang diawali dengan penempelan stiker pengemasan dan pengangkutan," kata Yahya dalam sidang yang disiarkan secara daring.

"Perintah itu disampaikan kepada kita katanya ini langsung dari Jenderal. Jenderal adalah sebutan Muhammad Ichan untuk Gubernur Sahbirin Noor," ucap dia.

Yahya mengatakan, dia mengaku telah dibuat bekerja di luar kemanusiaan hanya untuk mengemas beras sesuai perintah atasannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengaku telah diminta bekerja siang dan malam di luar batas kewajaran jam kerja yang seharusnya.

"Memang waktu kita hampir tidak ada ininya, dari pagi, siang, sore bahkan malam. Suatu hari saya pernah mengerjakan pengemasan itu dari jam 3 sore sampai besok pagi sekitar jam 10 Wita," ujarnya.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Lantik Safrizal sebagai Pejabat Gubernur Kalsel

Yahya juga menuturkan, perintah pengemasan itu diberikan hanya pada karyawan kontrak.

Bahkan, ada juga ancaman pada karyawan kontrak yang tidak menurut akan diberhentikan atau tidak diperpanjang kontraknya.

"Tidak manusiawi dengan waktu yang tidak ada liburnya. Apa itu siang malam atau pagi dan iru saya lakukan," ujar Yahya.

"Karena kita tidak bisa menolak ada ancaman untuk pemberhentian atau tidak diteruskan lagi kontrak kerja," ucap dia.

Baca juga: Mantan Jubir KPK Febri Diansyah Ikut Dampingi Denny Indrayana Gugat Pilkada Kalsel ke MK

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Daerah Teriak Kekurangan Stok Vaksin...

Saat Daerah Teriak Kekurangan Stok Vaksin...

Nasional
Menkes: Pasien Covid-19 Wafat di RS Jadi Lebih Cepat, Kematian di IGD Naik

Menkes: Pasien Covid-19 Wafat di RS Jadi Lebih Cepat, Kematian di IGD Naik

Nasional
Menkes: Tolong Utamakan 140 Juta Rakyat yang Belum Divaksinasi

Menkes: Tolong Utamakan 140 Juta Rakyat yang Belum Divaksinasi

Nasional
Jokowi: Selamat dan Terima Kasih Greysia/Apriyani!

Jokowi: Selamat dan Terima Kasih Greysia/Apriyani!

Nasional
Sebut Skenario Terburuk 70.000 Kasus Per Hari, Menkes: Alhamdulillah Puncaknya Itu 57.000, Sekarang Mulai Turun

Sebut Skenario Terburuk 70.000 Kasus Per Hari, Menkes: Alhamdulillah Puncaknya Itu 57.000, Sekarang Mulai Turun

Nasional
Menteri PPPA: Kesulitan Ekonomi Jadi Modus Utama Iming-iming kepada Korban TPPO

Menteri PPPA: Kesulitan Ekonomi Jadi Modus Utama Iming-iming kepada Korban TPPO

Nasional
ICW Duga Pimpinan KPK Tak Mau Tangkap Harun Masiku

ICW Duga Pimpinan KPK Tak Mau Tangkap Harun Masiku

Nasional
Mensos Risma Tekankan Pentingnya Gotong Royong dalam Penanganan Pandemi

Mensos Risma Tekankan Pentingnya Gotong Royong dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Pinangki Tak Kunjung Dieksekusi, Anggota Komisi III Minta Kejagung Peka Tangani Kasus yang Disorot Publik

Pinangki Tak Kunjung Dieksekusi, Anggota Komisi III Minta Kejagung Peka Tangani Kasus yang Disorot Publik

Nasional
Kemenag Realokasikan Rp 1,981 Triliun untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Kemenag Realokasikan Rp 1,981 Triliun untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Covid-19 Diklaim Turun, Menkes: Presiden Ajak Kita Bersyukur tapi Tetap Waspada

Covid-19 Diklaim Turun, Menkes: Presiden Ajak Kita Bersyukur tapi Tetap Waspada

Nasional
Kemenag: Mobilitas Kiai Tinggi, Riskan Terkena Covid-19

Kemenag: Mobilitas Kiai Tinggi, Riskan Terkena Covid-19

Nasional
Sebaran Kasus Varian Alpha, Delta, dan Beta per 30 Juli, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Kasus Varian Alpha, Delta, dan Beta per 30 Juli, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Sengaja Rintangi Pencarian Harun Masiku

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Sengaja Rintangi Pencarian Harun Masiku

Nasional
Soal Nasib PPKM, Menkes: Sudah Dibahas, Keputusan Disampaikan Presiden atau Menko

Soal Nasib PPKM, Menkes: Sudah Dibahas, Keputusan Disampaikan Presiden atau Menko

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X