Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Menurut Menkes, Vaksinasi yang Libatkan Swasta Dimulai Maret Atau April

Kompas.com - 23/02/2021, 11:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengungkapkan, vaksinasi mandiri yang melibatkan swasta kemungkinan bisa dimulai pada Maret atau April mendatang.

Hal itu dia ungkap dari hasil pembicaraannya dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

"Saya bicara dengan Menkes. Kira-kira Maret, April bisa dibuka (vaksinasi melibatkan) swasta," ujar Kalla dikutip dari tayangan Program Bukan Begini Bukan Begitu di kanal Youtube Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

"Ini sampai Februari semua (vaksin gratis) tenaga kesehatan dulu. Maret baru buka. Tapi saya minta untuk segera swasta itu punya kesempatan untuk mencari vaksinnya," lanjutnya.

Selain itu, kata dia, bisa juga vaksinnya disediakan melalui komitmen pemerintah dengan produsen. Sehingga, nantinya pemerintah yang mendatangkan vaksin dan nanti yang membayar pihak swasta.

Baca juga: Lansia di Bodebek dan Bandung Raya Prioritas Vaksinasi Tahap Dua Jabar

"Jadi pintu masuknya bisa lewat pemerintah. Pengusaha datang ke pemerintah, butuh berapa. Misalnya butuh 1.000 dosis dikali sekian (harga) lalu bayar. Nanti kasih gratis ke karyawan kan fair," jelas Kalla.

Sehingga, sistem vaksinasi mandiri yang melibatkan swasta itu tidak melanggar aturan Presiden soal vaksin Covid-19 diberikan gratis.

Kalla menilai, meski dibantu swasta, vaksinasi untuk karyawan diberikan gratis.

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu pun mengingatkan bahwa masyarakat kecil dan karyawan sama-sama penting diperhatikan dalam konteks program vaksinasi Covid-19.

Kebijakan pemerintah yang menggratiskan vaksin untuk masyarakat menurut Kalla tepat dilakukan.

Namun, karyawan dan pekerja juga penting terjaga produktivitasnya untuk menggerakkan ekonomi.

"Siapa yang menggerakkan produktivitas ini ? Ya manager-manager itu, karyawan itu," ungkap JK.

"Jadi pemerintah mengurus rakyat, pengusaha mengurus karyawannya. Sehingga semua dicapai, dan itu juga memberi kesempatan lebih cepat prosesnya (vaksinasi Covid-19 selesai)," tambahnya.

Baca juga: Cerita Plt Wali Kota Tasikmalaya Jadi Lansia Pertama Vaksinasi Covid-19, Punya Komorbid tapi Tak Alami Gejala Usai Disuntik

Sebelumnya, Kalla mengatakan, pihak swasta harus segera dilibatkan dalam program vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Hal ini diperlukan untuk mempercepat target capaian vaksinasi sehingga pandemi Covid-19 di Indonesia bisa melandai.

"Harus beri kesempatan swasta untuk melaksanakan vaksinasi itu. Mandiri," ujar Kalla.

Kalla menyinggung capaian vaksinasi Covid-19 yang saat ini mencapai lebih dari 1 juta orang.

Pada April mendatang, dia memperkirakan capaian vaksinasi di Indonesia bisa berada di angka 2 juta.

Dengan demikian, menurutnya, tanpa upaya keras, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia bisa berlangsung lebih dari satu tahun atau melewati target pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com