Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Menurut Menkes, Vaksinasi yang Libatkan Swasta Dimulai Maret Atau April

Kompas.com - 23/02/2021, 11:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengungkapkan, vaksinasi mandiri yang melibatkan swasta kemungkinan bisa dimulai pada Maret atau April mendatang.

Hal itu dia ungkap dari hasil pembicaraannya dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

"Saya bicara dengan Menkes. Kira-kira Maret, April bisa dibuka (vaksinasi melibatkan) swasta," ujar Kalla dikutip dari tayangan Program Bukan Begini Bukan Begitu di kanal Youtube Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

"Ini sampai Februari semua (vaksin gratis) tenaga kesehatan dulu. Maret baru buka. Tapi saya minta untuk segera swasta itu punya kesempatan untuk mencari vaksinnya," lanjutnya.

Selain itu, kata dia, bisa juga vaksinnya disediakan melalui komitmen pemerintah dengan produsen. Sehingga, nantinya pemerintah yang mendatangkan vaksin dan nanti yang membayar pihak swasta.

Baca juga: Lansia di Bodebek dan Bandung Raya Prioritas Vaksinasi Tahap Dua Jabar

"Jadi pintu masuknya bisa lewat pemerintah. Pengusaha datang ke pemerintah, butuh berapa. Misalnya butuh 1.000 dosis dikali sekian (harga) lalu bayar. Nanti kasih gratis ke karyawan kan fair," jelas Kalla.

Sehingga, sistem vaksinasi mandiri yang melibatkan swasta itu tidak melanggar aturan Presiden soal vaksin Covid-19 diberikan gratis.

Kalla menilai, meski dibantu swasta, vaksinasi untuk karyawan diberikan gratis.

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu pun mengingatkan bahwa masyarakat kecil dan karyawan sama-sama penting diperhatikan dalam konteks program vaksinasi Covid-19.

Kebijakan pemerintah yang menggratiskan vaksin untuk masyarakat menurut Kalla tepat dilakukan.

Namun, karyawan dan pekerja juga penting terjaga produktivitasnya untuk menggerakkan ekonomi.

"Siapa yang menggerakkan produktivitas ini ? Ya manager-manager itu, karyawan itu," ungkap JK.

"Jadi pemerintah mengurus rakyat, pengusaha mengurus karyawannya. Sehingga semua dicapai, dan itu juga memberi kesempatan lebih cepat prosesnya (vaksinasi Covid-19 selesai)," tambahnya.

Baca juga: Cerita Plt Wali Kota Tasikmalaya Jadi Lansia Pertama Vaksinasi Covid-19, Punya Komorbid tapi Tak Alami Gejala Usai Disuntik

Sebelumnya, Kalla mengatakan, pihak swasta harus segera dilibatkan dalam program vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Hal ini diperlukan untuk mempercepat target capaian vaksinasi sehingga pandemi Covid-19 di Indonesia bisa melandai.

"Harus beri kesempatan swasta untuk melaksanakan vaksinasi itu. Mandiri," ujar Kalla.

Kalla menyinggung capaian vaksinasi Covid-19 yang saat ini mencapai lebih dari 1 juta orang.

Pada April mendatang, dia memperkirakan capaian vaksinasi di Indonesia bisa berada di angka 2 juta.

Dengan demikian, menurutnya, tanpa upaya keras, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia bisa berlangsung lebih dari satu tahun atau melewati target pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasional
KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

Nasional
Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Nasional
Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com