Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Supaya Cepat Capai Target, Vaksinasi Covid-19 Perlu Libatkan Swasta

Kompas.com - 23/02/2021, 07:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan, pihak swasta harus segera dilibatkan dalam program vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Hal ini diperlukan untuk mempercepat target capaian vaksinasi sehingga pandemi Covid-19 di Indonesia bisa melandai.

"Harus beri kesempatan swasta untuk melaksanakan vaksinasi itu. Mandiri," ujar Kalla dikutip dari tayangan Program Bukan Begini Bukan Begitu yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Senin (22/2/2021).

Kalla menyinggung capaian vaksinasi Covid-19 yang saat ini mencapai lebih dari 1 juta orang.

Pada April mendatang, dia memperkirakan capaian vaksinasi di Indonesia bisa berada di angka 2 juta.

Dengan demikian, menurutnya, tanpa upaya keras, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia bisa berlangsung lebih dari satu tahun atau melewati target pemerintah.

Baca juga: 1,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Sosialisasi Vaksinasi Harus Masif

Menurut Kalla, sudah tepat jika Presiden Joko Widodo memerintahkan vaksin Covid-19 diberikan gratis untuk masyarakat biasa.

Namun, bagi karyawan, juga bisa dilakukan secara gratis, tetapi yang membayar adalah perusahaannya.

Kalla menilai, opsi vaksinasi mandiri ini pun bisa mendukung produktivitas perekonomian.

"Daripada setiap hari (karyawan) tidak masuk kantor, produksi tidak jalan, atau setiap pekan harus swab antigen atau (pemeriksaan) PCR," lanjutnya.

"Lebih baik dibiayai (perusahaan) toh paling tinggi Rp 200.000-Rp 300.000. Kesehatan terjaga, produktivitas mengikuti," tegas Kalla.

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini pun memberikan contoh saat tes swab belum melibatkan pihak swasta.

Saat awal pandemi, dalam sepekan kemampuan tes swab di Indonesia masih minim.

"Setelah diberi kesempatan kepada pemerintah dan swasta serta klinik swasta dalam melakukan swab, maka target WHO bisa (dikejar)," lanjut Kalla.

Baca juga: Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua Dilakukan dengan 4 Cara

"Jadi ya kalau mau cepat, caranya dengan melibatkan semua pihak. Pihak swasta harus dilibatkan," tegasnya.

Kalla menambahkan, nantinya untuk pelaksanaan vaksinasi mandiri dapat disusun aturan tersendiri.

Di antaranya, mengatur soal karyawan yang dapat divaksinasi Covid-19 lewat pengadaan perusahaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com