KPU Benarkan Pemerintah Belum Bayarkan Uang Purnabakti kepada Seluruh Komisioner Periode 2012-2017

Kompas.com - 23/02/2021, 02:16 WIB
Ilham KPU KOMPAS.com/HaryantipuspasariIlham KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Ilham Saputra membenarkan bahwa pemerintah belum membayar uang penghargaan purnabakti kepada seluruh komisioner KPU pusat maupun daerah yang bertugas pada periode 2012-2017.

Padahal, kata Ilham, uang tersebut seharusnya dibayarkan setelah rampungnya penyelenggaraan Pemilu 2014.

"Uang penghargaan ini seharusnya diberikan setelah penyelenggaraan pemilu 2014," kata Ilham, sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Senin (22/2/2021).

Ia menyampaikan jajaran KPU periode 2012-2017 sedianya sudah membahas dan memproses usulan pembayaran uang purnabakti itu.

Bahkan jajaran KPU yang saat ini menjabat juga telah mengusulkan kembali pembahasan dan usulan pembayaran uang purnabakti tersebut. Namun hingga sekarang pemerintah pusat masih belum memproses pembayaran tersebut.

Kendati demikian Ilham tak merinci jumlah uang purnabakti bagi komisioner KPU puat dan daerah periode 2012-2017 yang belum dibayarkan pemerintah.

"Periode 2012-2017 sudah melakukan pembahasan dan memproses usulan pembayarannya. Periode kami (2017-2022) dari awal bertugas sudah mengusulkan pembahasan dan proses usulan pembayaran. Dan hingga saat ini masih belum juga terealisir," tutur dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim mengungkapkan uang penghargaan purnabakti kepada seluruh komisioner KPU pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia periode 2012-2017 belum dibayarkan pemerintah.

"Saya menerima informasi bahwa pemerintah belum membayarkan uang penghargaan purnabakti kepada ketua dan komisioner KPU pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia periode 2012-2017," kata Luqman.

Padahal kata luqman, komisioner KPU periode 2012-2017 di seluruh Indonesia telah berjasa besar menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 dan melaksanakan ratusan pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, negara disebut berutang jasa kepada mereka.

"Sekarang tahun 2021, berarti sudah empat tahun terhitung sejak 2017, pemerintah belum menyelesaikan masalah pembayaran uang penghargaan purnabakti ini," ujar Luqman.

"Menyedihkan dan memperihatinkan. Sudah terlalu lama ini, semoga bukan karena pemerintah lupa. Jangan juga beralasan negara tidak punya anggaran," tutur Luqman.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ilham Benarkan Pemerintah Masih Utang Uang Penghargaan KPU Se-Indonesia Masa Bakti 2012-2017



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X