Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PNS Kena Banjir Bisa Cuti Sebulan dan Digaji Penuh, Begini Tata Cara Pengajuannya

Kompas.com - 22/02/2021, 19:30 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdampak bencana dibolehkan mengambil cuti alasan penting dengan tetap mendapatkan gaji penuh. Termasuk bagi PNS yang terdampak banjir

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, PNS yang ingin mengajukan cuti alasan penting harus mengajukan permintaan secara tertulis pada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

"Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 7, pejabat yang berwenang memberikan cuti memberikan cuti karena alasan penting kepada PNS yang bersangkutan," demikian isi peraturan tersebut.

Baca juga: Kemenko Perekonomian Buka Lowongan Non-PNS, Honor Rp 5,5 Juta/Bulan, Berminat?

Adapun cuti alasan penting bisa diambil bila PNS mengalami kondisi seperti keluarga terdekat meninggal dunia.

Melangsungkan perkawinan, sakit keras, istri melahirkan, PNS tertimpa bencana alam atau PNS yang ditempatkan dalam daerah rawan dan berbahaya dan membutuhkan pemulihan psikologis.

Lamanya cuti diberikan paling banyak satu bulan, pengajuan dan pemberian cuti itu juga harus menggunakan formulir yang sudah disiapkan formatnya oleh BKN.

Namun, dalam keadaan mendesak, sehingga PNS tidak dapat menunggu keputusan dari pejabat yang berwenang, pejabat yang tertinggi di tempat PNS bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting. 

Baca juga: PNS Kena Banjir Bisa Ambil Cuti hingga Sebulan dan Tetap Digaji Penuh

Adapun pemberian izin sementara sebagaimana harus segera diberitahukan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Peraturan ini juga menyebutkan bahwa selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan seperti biasa.

Penghasilan itu terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ASN Tak Netral Jelang Pemilu 2024 Terancam Dipecat dan Tak Bisa Promosi

ASN Tak Netral Jelang Pemilu 2024 Terancam Dipecat dan Tak Bisa Promosi

Nasional
Vonis Ferdy Sambo di Depan Mata, Menanti Putusan Adil Majelis Hakim PN Jakarta Selatan...

Vonis Ferdy Sambo di Depan Mata, Menanti Putusan Adil Majelis Hakim PN Jakarta Selatan...

Nasional
Terima Mahasiswa Chuo University Tokyo, Dompet Dhuafa Bangga Jadi Sarana Studi Lintas Negara dan Agama

Terima Mahasiswa Chuo University Tokyo, Dompet Dhuafa Bangga Jadi Sarana Studi Lintas Negara dan Agama

Nasional
DKPP Segera Sidang Dugaan Kecurangan KPU yang Seret Komisioner Idham Holik

DKPP Segera Sidang Dugaan Kecurangan KPU yang Seret Komisioner Idham Holik

Nasional
Pemilu 2024, Jokowi: PSI Jangan Ikut-ikut Partai Lain

Pemilu 2024, Jokowi: PSI Jangan Ikut-ikut Partai Lain

Nasional
Bung Karno hingga Gus Dur Dapat Penghargaan dari Nahdlatul Ulama

Bung Karno hingga Gus Dur Dapat Penghargaan dari Nahdlatul Ulama

Nasional
Disebut Keberatan Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Jokowi: Apa Urusannya Presiden?

Disebut Keberatan Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Jokowi: Apa Urusannya Presiden?

Nasional
Jokowi: PSI Harus Bisa Masuk Senayan, Jangan Berpikir Pesimis

Jokowi: PSI Harus Bisa Masuk Senayan, Jangan Berpikir Pesimis

Nasional
PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

Nasional
Mentan Syahrul Yasin Limpo 'Digoyang' Isu Reshuffle: Tak Diajak Rapat dan Dituding Salah Beri Data ke Jokowi

Mentan Syahrul Yasin Limpo "Digoyang" Isu Reshuffle: Tak Diajak Rapat dan Dituding Salah Beri Data ke Jokowi

Nasional
Ditanya soal 'Reshuffle', Mahfud: Presiden Sendiri yang Tahu

Ditanya soal "Reshuffle", Mahfud: Presiden Sendiri yang Tahu

Nasional
Mengkritisi 'Juvenile Delequency', Jangan Ciptakan Monster Anak Baru

Mengkritisi "Juvenile Delequency", Jangan Ciptakan Monster Anak Baru

Nasional
Cerita Megawati Kecil Protes ke Bung Karno Ada Tamu Tak Bersandal

Cerita Megawati Kecil Protes ke Bung Karno Ada Tamu Tak Bersandal

Nasional
Demokrat: Banyak yang Ingin Gagalkan Koalisi Perubahan, Kita Hanya Minta Tolong Allah

Demokrat: Banyak yang Ingin Gagalkan Koalisi Perubahan, Kita Hanya Minta Tolong Allah

Nasional
Melihat NU di Kamar Politik

Melihat NU di Kamar Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.