KILAS

Hasil Riset: Tingkat Ketahanan Pangan RI Memperhatinkan, DPR Minta Pemerintah Lakukan Pendataan secara Akurat

Kompas.com - 22/02/2021, 19:19 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto : Ist/ManAnggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin.

KOMPAS.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Andi Akmal Pasluddin mengatakan, hasil beberapa riset dunia menempatkan Indonesia sebagai negara yang tingkat ketahanan pangannya sangat memprihatinkan.

“Berdasarkan Global Hunger Index poin Indonesia adalah 19,1. Hampir sama dengan Filipina sebesar 19. Dengan nilai tersebut, Tanah Air berada di level kelaparan yang sangat serius," ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (22/2/2021).

Bahkan, lanjutnya, Indonesia ditempatkan lebih rendah dari Zimbabwe dan Ethiopia pada persoalan ketahanan makanan.

Untuk itu, Andi meminta pemerintah mengadakan program khusus untuk mendata kondisi masyarakat secara akurat terutama di daerah pelosok dan pinggiran.

Baca juga: DPR Harap LPI Mampu Dorong Penguatan Industri Nasional

Program tersebut, kata dia, bisa berupa pendataan akurat semua penduduk di tiap kabupaten. Pendataan tersebut termasuk soal kondisi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan penduduk.

"Dengan begitu, kita punya sendiri data yang akurat sebagai pembanding,” terangnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Andi menjelaskan, masukan ini sebagai tanggapan untuk sensus penduduk pada 2020 yang dilakukan secara online karena terkendala pandemi.

Dia menilai, hasil sensus tersebut sangat bias dan hanya menggambarkan kondisi yang sangat terbatas.

“Negara tidak akan dapat mengandalkan banyak hal dari sensus 2020 kecuali hanya jumlah penduduk saja," tutur Politisi Fraksi PKS itu.

Baca juga: APBN Defisit dan Pemerintah Akan Utang Lagi, DPR Ingatkan Tetap Hati-hati

Andi menambahkan, pemerintah perlu membuktikan secara akurat peta ketahanan dan kerentanan pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang menyebutkan jumlah kabupaten/kota yang rawan pangan turun dari 76 pada 2019 menjadi 70 kabupaten/kota pada 2020.

“Akan tetapi, lebih baik penurunan rentan pangan negara kita dihapuskan sehingga Indonesia layak disebut negara yang sejahtera,” sebutnya.

Ia juga menekankan, negara harus memastikan tingkat kelaparan dan angka stunting yang ada pada penduduk berkurang drastis. Sebab, ini akan sangat memengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.

“Menghadapi persaingan global dan pembukaan pasar di dunia internasional, hukum rimba dunia akan semakin keras. Hanya manusia yang tangguh baik fisik maupun pikiran yang akan bertahan kuat menghadapi interaksi antar negara,” ujarnya.

Baca juga: Jumlah Oknum “Polisi Nakal” di Jakarta Bertambah, Komisi III DPR Minta Polda Siapkan Langkah Antisipatif

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR dan Presiden Tinjau Dua Titik Vaksinasi di Banten

Ketua DPR dan Presiden Tinjau Dua Titik Vaksinasi di Banten

Nasional
Menkes: Vaksinasi Covid-19 Sudah Capai 10 Juta Suntikan Per Minggu

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Sudah Capai 10 Juta Suntikan Per Minggu

Nasional
Gubernur DKI Anies Baswedan Penuhi Panggilan Penyidik KPK

Gubernur DKI Anies Baswedan Penuhi Panggilan Penyidik KPK

Nasional
Ada Penyerangan Terhadap Tenaga Kesehatan, Wapres Minta Masyarakat Papua Tetap Tenang

Ada Penyerangan Terhadap Tenaga Kesehatan, Wapres Minta Masyarakat Papua Tetap Tenang

Nasional
PPKM Level 2 di Pulau Sumatera Diperpanjang Hingga 4 Oktober, Ini Daftarnya

PPKM Level 2 di Pulau Sumatera Diperpanjang Hingga 4 Oktober, Ini Daftarnya

Nasional
Irjen Napoleon Diperiksa Polri Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Irjen Napoleon Diperiksa Polri Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Diperiksa Terkait Kasus Munjul, Ketua DPRD DKI Tiba di Gedung KPK

Diperiksa Terkait Kasus Munjul, Ketua DPRD DKI Tiba di Gedung KPK

Nasional
KPK: Hampir 20.000 Penyelenggara Negara Belum Lengkapi Dokumen LHKPN

KPK: Hampir 20.000 Penyelenggara Negara Belum Lengkapi Dokumen LHKPN

Nasional
Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Legenda Bulu Tangkis RI Verawaty Fajrin

Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Legenda Bulu Tangkis RI Verawaty Fajrin

Nasional
Alex Noerdin Batal Ditahan di Rutan KPK, Dibawa ke Rutan Kejagung

Alex Noerdin Batal Ditahan di Rutan KPK, Dibawa ke Rutan Kejagung

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, Salah Satu Agendanya Pengesahan Calon Anggota BPK

DPR Gelar Rapat Paripurna, Salah Satu Agendanya Pengesahan Calon Anggota BPK

Nasional
Jokowi Minta PeduliLindungi Terkoneksi Aplikasi Lain di Luar Negeri

Jokowi Minta PeduliLindungi Terkoneksi Aplikasi Lain di Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar Daerah di Papua dan Papua Barat yang Masuk Katagori Level 3

Ini Daftar Daerah di Papua dan Papua Barat yang Masuk Katagori Level 3

Nasional
Ke Banten, Jokowi Akan Resmikan Pabrik Industri Baja hingga Tinjau Vaksinasi Covid-19

Ke Banten, Jokowi Akan Resmikan Pabrik Industri Baja hingga Tinjau Vaksinasi Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM hingga 4 Oktober, Ini Aturan Naik Pesawat hingga Kereta

Perpanjangan PPKM hingga 4 Oktober, Ini Aturan Naik Pesawat hingga Kereta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.