KILAS

Terkait Audit Investasi BP Jamsostek, DPR Minta Hasilnya Diumumkan secara Terbuka

Kompas.com - 22/02/2021, 18:52 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati.
DOK. Humas DPR RIAnggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati.

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Kurniasih Mufidayati meminta agar hasil audit terkait kasus investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek diumumkan secara terbuka.

“Karena hal ini penting, kami minta tindak lanjut penyidikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung diumumkan apa adanya,” ujarnya, Senin (22/2/2021).

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi BP Jamsostek senilai Rp 43 triliun.

Lembaga kejaksaan negara ini telah menaikkan status kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan.

Baca juga: Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

“Jangan sampai ada tindakan yang merugikan hak para pekerja terkait dana tersebut,” kata Kurniasih, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin.

Pasalnya, lanjut dia, ada 29,12 juta pekerja yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

Rinciannya, sebanyak 24,03 juta orang mengalami pengurangan jam kerja, 2,56 juta orang kehilangan pekerjaan atau menganggur, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja, dan 760.000 orang masuk dalam bukan angkatan kerja sebagai dampak pandemi.

Begitu pula dengan pekerja migran Indonesia (PMI), Kurniasih menjelaskan, bahwa sebagian dari mereka harus kembali pulang ke Tanah Air. Hal ini dilakukan sampai dibukanya pintu penempatan di beberapa negara.

Baca juga: Apindo: Penurunan Nilai Investasi di BP Jamsostek Akibat Pandemi Covid-19

“Oleh karenanya, jangan sampai BP Jamsostek menambah beban masalah. Sebab, korbannya adalah para pekerja,” jelasnya.

Kurniasih berharap, BP Jamsostek menepati janji dalam menjaga keamanan dana para pekerja. Adapun janji tersebut harus dibuktikan dengan kejelasan dari pengungkapan dugaan kasus ini.

Tak hanya janji, ia menekankan, persoalan investasi harus menjadi perhatian serius Direksi dan Dewan Pengawas BP Jamsostek periode ke depan.

"Direksi dan Dewan Pengawas BP Jamsostek yang baru wajib menjaga dana para pekerja yang diberikan ke BP Jamsostek,” imbuh Kurniasih.

Baca juga: Menaker: Pengelolaan Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Ketat dan Dipagari Regulasi

Ia mengingatkan kembali, jumlah kepesertaan BP Jamsostek per Desember 2020 adalah 50,72 juta pekerja.

Sementara itu, jumlah kepesertaan BP Jamsostek dari PMI dari rentang 2017-2020 sebanyak 747.000 peserta.

Dari jumlah tersebut, peserta BP Jamsostek dari PMI yang aktif pada 2020 sebanyak 389.000 orang.

Baca juga: Dugaan Korupsi di BP Jamsostek, KSPI Bakal Surati Jokowi Lagi

“Lebih dari 50 juta pekerja menitipkan dananya di BP Jamsostek. Para pekerja lah yang saat ini paling cemas atas nasib dana investasi badan negara ini," kata politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbudristek Jalin Kerjasama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Kemendikbudristek Jalin Kerjasama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Nasional
Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Nasional
Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Nasional
KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

Nasional
Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Nasional
Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Nasional
BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

Nasional
Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Nasional
Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Nasional
Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Nasional
Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Nasional
Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Nasional
Idul Fitri 1442 H, Ketum PPP: Masih Banyak Saudara Kita Berjuang Lawan Pandemi Covid-19

Idul Fitri 1442 H, Ketum PPP: Masih Banyak Saudara Kita Berjuang Lawan Pandemi Covid-19

Nasional
Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X