Komnas KIPI: Vaksinasi Bukan Jaminan Tidak Tertular Virus, Tetap Patuhi Prokes

Kompas.com - 22/02/2021, 18:41 WIB
Ketua Komnas KIPI Prof. DR. Dr. Hinky Hindra Irawan Satari memberikan keterangan pers di Kantor BPOM, Jakarta Timur, Kamis (19/11/2020).  Vaksin covid-19 yang ditargetkan Desember tertunda dan bakal mundur pada Januari 2021. Di Indonesia sendiri, pengadaan vaksin covid-19 akan didatangkan dari CanSino Biologics Inc, Sinovac Biotech Ltd, dan Sinopharm (G42), tiga perusahaan China. Tiga vaksin Covid-19 tersebut direncanakan akan tiba pada akhir tahun ini. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKetua Komnas KIPI Prof. DR. Dr. Hinky Hindra Irawan Satari memberikan keterangan pers di Kantor BPOM, Jakarta Timur, Kamis (19/11/2020). Vaksin covid-19 yang ditargetkan Desember tertunda dan bakal mundur pada Januari 2021. Di Indonesia sendiri, pengadaan vaksin covid-19 akan didatangkan dari CanSino Biologics Inc, Sinovac Biotech Ltd, dan Sinopharm (G42), tiga perusahaan China. Tiga vaksin Covid-19 tersebut direncanakan akan tiba pada akhir tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Hindra Irawan Satari mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan meski sudah divaksinasi Covid-19.

Pasalnya, ia menilai bahwa vaksinasi tidak menjamin 100 persen seseorang bebas virus corona.

"Vaksinasi itu tidak menjamin 100 persen, namun melindungi kita upaya tambahan, selain yang biasa kita lakukan saat ini, untuk mengurangi risiko terpapar infeksi," kata Hindra dalam konferensi pers Kementerian Kesehatan yang disiarkan secara daring, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Baru 1.500 Nakes Kota Serang Divaksin, Tidak Ada Keluhan Pascavaksinasi ke KIPI

Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat yang sudah divaksinasi tidak lantas meninggalkan protokol kesehatan.

Ia juga meminta warga tidak boleh menganggap kebar dari virus setelah divaksinasi. Masyarakat harus tetap waspada meski dirinya sudah divaksinasi Covid-19.

"Jangan lengah, meski sudah divaksinasi tapi merasa sudah gagah perkasa. Tahan banting, menghadapi virus. Tidak bisa, kita harus tetap waspada," ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hindra menjelaskan, vaksin Covid-19 perlu diberikan dua dosis dengan interval 14 hari hingga 28 hari.

Vaksinasi pertama juga disebutnya tidak lantas membentuk antibodi. Sehingga, menurutnya seseorang tetap bisa terpapar virus setelah divaksinasi.

"Jadi vaksinasi pertama itu belum ada antibodi yang terbentuk. Kalaupun ada, sangat rendah. Jadi meskipun divaksinasi, dalam dua minggu ke depan, itu masih rawan amat teramat sangat rawan, terpapar virus," ungkap dia.

"Kemudian, imunisasi yang kedua itu optimalnya kekebalan yang dibentuk dua minggu paling cepat. Tapi optimalnya 28 hari ke depan," sambungnya.

Hindra menegaskan sekali lagi agar semua pihak, usai divaksinasi harus tetap melakukan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mengenakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Sementara itu, dari pemerintah juga perlu digencarkan 3T testing, tracing dan treatment yang disertai disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Karena masih rawan, kalau tidak, ya bisa terjadi kejadian yang tidak kita harapkan. Kalau kita lengah, tidak hati-hati. Ya karena memang di sekitar kita sekarang keadaannya demikian. Karena yang menularkan itu makhluk hidup, salah satunya manusia," ucap Hindra.

Sementara itu, pemerintah mendata ada 1.468.764 tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19.

Dari data tersebut sebanyak 764.905 nakes sudah mendapat vaksinasi dosis kedua, Senin (22/2/2021).

Baca juga: KIPI Vaksinasi Covid-19 Tahap 1 di Depok, Ada 96 Kasus Gejala Ringan

Angka itu diperoleh setelah mengalami penambahan jumlah tenaga kesehatan yang divaksinasi sebanyak 28.195 dalam 24 jam terakhir.

Hal tersebut disampaikan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 kepada wartawan, Senin sore.

Sementara itu, nakes yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama tercatat ada 1.244.215 orang setelah bertambah sebanyak 16.297 orang.

Pemerintah menargetkan akan melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap total 181.554.465 orang penduduk Indonesia atau sekitar 70 persen dari total populasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X