Kompas.com - 22/02/2021, 17:02 WIB
Prajurit TNI AL mengikuti Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut Tahun 2020 di dermaga JICT II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (23/11/2020). Apel pasukan tersebut digelar untuk memeriksa kesiapansiagaan prajurit maupun alutsista TNI Angkatan Laut guna menyambut tugas-tugas ke depan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPrajurit TNI AL mengikuti Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut Tahun 2020 di dermaga JICT II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (23/11/2020). Apel pasukan tersebut digelar untuk memeriksa kesiapansiagaan prajurit maupun alutsista TNI Angkatan Laut guna menyambut tugas-tugas ke depan.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, tingkat kepercayaan publik terhadap presiden berada di bawah TNI, gubernur, dan bupati/wali kota.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, temuan itu menunjukkan bahwa pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat memperoleh sentimen positif yang lebih besar.

"Yang menarik di sini, tingkat kepercayaan kepada gubernur itu sedikit lebih tinggi dibanding presiden juga terhadap wali kota. Ini juga yang menarik, artinya, pemerintahan yang lebih dekat ke masyarakat cenderung memperoleh sentimen positif yang lebih besar," kata Djayadi dalam rilis survei, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Survei LSI: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Ganjar-Anies Beda Tipis

Berdasarkan survei LSI, TNI menjadi lembaga yang paling dipercaya dengan 25 persen responden yang sangat percaya dan 70 persen responden cukup percaya.

Setelah TNI, terdapat gubernur (14 persen responden sangat percaya, 77 persen responden cukup percaya), bupati/wali kota (14 persen responden sangat percaya, 76 persen responden cukup percaya), dan presiden (20 persen responden sangat percaya, 68 persen responden cukup percaya).

Di samping itu, Djayadi menyoroti tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berada di posisi keenam dengan 17 responden sangat percaya, 66 persen responden cukup percaya, 12 persen responden yang tidak percaya, dan 1 persen responden tidak percaya sama sekali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, kata Djayadi, sebelumnya KPK kerap kali menjadi salah satu lembaga yang paling dipercaya publik dengan duduk di urutan pertama, kedua, atau ketiga.

"Seperti yang banyak ditemukan lembaga lain, sudah selama dua tahun terakhir KPK tidak lagi berada di liga pertama, masuk ke liga kedua, sempat juga kadang-kadang di liga ketiga," kata dia.

Baca juga: Survei LSI: Kinerja Prabowo Paling Memuaskan Publik

Sementara, lembaga dengan tingkat kepercayaan publik yang paling rendah menurut survei LSI adalah partai politik dengan 5 persen responden sangat percaya, 60 persen responden cukup percaya, 25 persen responden tidak percaya, dan 5 persen responden tidak percaya sama sekali.

Adapun survei yang diselenggarakan LSI dilakukan terhadap 1.200 orang responden dengan metode wawancara lapangan pada 25-31 Januari 2021.

Survei ini memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Nasional
Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih

Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih

Nasional
Tanggal Merah Tahun Baru Islam Digeser dari 10 Jadi 11 Agustus, Maulid Nabi dari 19 Jadi 20 Oktober

Tanggal Merah Tahun Baru Islam Digeser dari 10 Jadi 11 Agustus, Maulid Nabi dari 19 Jadi 20 Oktober

Nasional
Perjalanan 100.000 Angka Kematian Covid-19 RI, 16 Hari Terakhir Bertambah 25.000

Perjalanan 100.000 Angka Kematian Covid-19 RI, 16 Hari Terakhir Bertambah 25.000

Nasional
WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Politisi PKS: Perlu Koordinasi Kemendagri dan Kemenkes

WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Politisi PKS: Perlu Koordinasi Kemendagri dan Kemenkes

Nasional
Pernah Tangani Kasus Bom Bali, Calon Hakim Agung Nilai Perlu Dialog Atasi Radikalisme

Pernah Tangani Kasus Bom Bali, Calon Hakim Agung Nilai Perlu Dialog Atasi Radikalisme

Nasional
Sidang MK, Saksi Ahli Nilai Pembentukan UU Cipta Kerja Tak Partisipatif dan Tak Transparan

Sidang MK, Saksi Ahli Nilai Pembentukan UU Cipta Kerja Tak Partisipatif dan Tak Transparan

Nasional
Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

Nasional
Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

Nasional
Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Nasional
Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Nasional
KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Nasional
Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Nasional
Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X