Gerindra: Jangan Jadikan Banjir sebagai Bahan Politisasi dan Pencitraan

Kompas.com - 22/02/2021, 14:56 WIB
Anggota Tim Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman, saat memberikan pernyataan seusai pertemuan BPN Prabowo-Sandiaga, di rumah pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (8/10/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Tim Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman, saat memberikan pernyataan seusai pertemuan BPN Prabowo-Sandiaga, di rumah pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (8/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meminta persoalan banjir di DKI Jakarta tidak dipolitisasi.

Hal itu ia sampaikan dalam menanggapi kritik Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Djarot menyebut kinerja Anies dalam mengatasi banjir belum terlihat dalam tiga tahun terakhir.

"Saya imbau kepada kita semua untuk tidak jadikan banjir sebagai bahan serangan politik. Sebaliknya pemimpin daerah juga tidak menjadikan penanganan banjir sebagai pencitraan politik," ujar Habiburokhman, saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Rumahnya Terdampak Banjir, Djarot Singgung Kinerja Anies Belum Kelihatan

Habiburokhman mengatakan, sikap saling serang dan pencitraan justru menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak berempati pada masyarakat yang menjadi korban banjir.

"Dua sikap tersebut adalah bentuk tidak adanya empati pada rakyat yang menjadi korban," tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia meminta elite politik dan para pemimpin bersatu untuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta.

"Lebih baik kita satukan semua sumber daya untuk saling bantu atasi banjir Jakarta, dan ringankan beban rakyat," pungkasnya.

Baca juga: Anies: Senin Dini Hari, Semua Titik Banjir Jakarta 100 Persen Surut

Sebelumnya Djarot juga meminta semua pihak untuk membantu Anies dalam mengatasi banjir tahunan di Jakarta.

Ia juga menyebut bahwa seharusnya kepala daerah bekerja lebih keras untuk mengantisipasi perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca ekstrem yang berpotensi banjir.

"Kalau kerjanya biasa-biasa aja ya susah" celetuk Djarot.

Djarot menyoroti penyebab banjir di Jakarta Selatan terjadi karena sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Barat tidak diteruskan.

Padahal, menurut Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, sodetan tersebut dapat menahan air dan menyelamatkan banyak orang.

"Karena filosofinya berbeda. Mungkin filosofinya lebih arif, air itu bisa ditahan saja biar lama supaya kita bisa dapat ikan di situ bikin kolamnya. Air ini kan seharusnya dialorkan ke laut," kata Djarot.

Baca juga: Saat Anies Sebut Banjir Terjadi karena Luapan Kali Krukut

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Nasional
Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Nasional
UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

Nasional
Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Nasional
Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Nasional
Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Nasional
Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Nasional
Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Nasional
Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.