Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilantik Jadi Dirut, Ali Ghufron Janji Tingkatkan Layanan BPJS Kesehatan

Kompas.com - 22/02/2021, 13:47 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti berjanji untuk meningkatkan layanan BPJS Kesehatan.

Ia mengaku bakal menggunakan inovasi teknologi sehingga pelayanan BPJS Kesehatan dapat dilakukan secara cepat.

Ali menyampaikan hal itu usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021).

"Kami juga ingin meningkatkan dan fokus kepada kualitas layanan sehingga kualitas akan meningkat, keseluruhan dari customer journey akan kita tingkatkan dengan inovasi teknologi interface sistem informasi sehingga antrean tidak lagi sekitar enam jam, tapi bisa lebih cepat," kata Ali.

Ali juga berjanji untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Ia ingin semua pihak, mulai dari asosiasi, pengamat, hingga perguruan tinggi memiliki BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Selain itu, Ali berjanji untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan BPJS Kesehatan dengan dukungan dana yang cukup.

Baca juga: Dilantik Jadi Ketua Dewas BPJS Kesehatan, Yurianto: Kami Terbuka untuk Kritik dan Saran

"Yang kemarin sudah disampaikan ada surpulus sekitar Rp 18 triliun, tapi juga pada saat yang sama sebetulnya dari sisi laporan net asset kita masih defisit sekitar 7 triliun. Oleh karena itu, akan kita tingkatkan pengelolaan dengan lebih baik," ujar mantan Wakil Menteri Kesehatan era SBY itu.

Adapun pelantikan Ali sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan dilakukan bersama dengan dilantiknya tujuh Direktur BPJS Kesehatan lainnya.

Pengangkatan direksi ini dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2021. Berikut rincian jajaran direksi BPJS Kesehatan:

1. Ali Ghufron Mukti

2. Andi Afdal

3. Arief Witjaksono Juwono Putro

4. David Bangun

5. Edwin Aristiawan

6. Lily Kresnowati

7. Mahlil Ruby

8. Mundiharno

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com