Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Parameter Politik: Hampir Satu Tahun Pandemi, 20,3 Persen Masyarakat Masih Anggap Covid-19 Konspirasi

Kompas.com - 22/02/2021, 11:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 hampir satu tahun mewabah di Indonesia sejak kasus pertama ditemukan pada Maret 2020.

Meski demikian, masih ada publik yang menganggap bahwa Covid-19 merupakan konspirasi. Hal itu diketahui berdasarkan temuan survei Parameter Politik yang menyatakan bahwa 20,3 persen responden menganggap Covid-19 konspirasi.

"Setelah hampir satu tahun Covid-19 masuk Indonesia, ternyata masih cukup banyak masyarakat yang menganggap Covid-19 adalah konspirasi 20,3 persen," tulis rilis survei Parameter Politik yang diterima Kompas.com, Senin (22/2/2021).

Kendati demikian, hasil survei juga mengungkapkan bahwa sebanyak 56,7 persen responden menganggap Covid-19 nyata adanya.

Sementara itu, 23 persen sisanya memilih untuk tidak menjawab.

Selain itu, survei yang dilakukan kepada 1.200 responden ini juga menanyakan perihal pendapat apakah Covid-19 merupakan alami atau rekayasa manusia untuk tujuan tertentu.

Baca juga: Banyak PHK Selama Pandemi, Jokowi: Buat Pekerja Kembali Bekerja

Hasil survei pun menyatakan, sebanyak 28,7 persen menganggap Covid-19 buatan manusia, sedangkan 48,9 persen menjawab alami.

Sisanya sebanyak 22,4 persen memilih tidak menjawab.

"Sehingga sosialisasi maupun edukasi terhadap masyarakat terkait virus Covid-19 masih penting untuk terus digencarkan," bunyi rilis tersebut.

Adapun pengambilan data survei dilakukan pada 3-8 Februari 2021.

Lebih jauh, survei juga menanyakan kepada responden mengenai kondisi umum ekonomi di masyarakat pasca Covid-19.

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 50,7 persen responden mengaku kondisi perekonomian lebih buruk daripada satu tahun sebelumnya, sebelum pandemi mewabah.

Selain itu, sebanyak 20,9 persen mengaku kondisi ekonomi keluarganya sama saja seperti sebelum pandemi, 9,7 persen menjawab lebih baik, dan 18,7 persen tidak menjawab.

Survei juga menanyakan mengenai kondisi perekonomian keluarga di masyarakat pada bulan April 2020, atau satu bulan setelah pandemi mewabah.

Baca juga: Komisi I DPR Rencanakan Kunjungan Kerja ke Qatar di Tengah Pandemi

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 44,2 persen menjawab kondisi perekonomian sama saja, 39,1 persen menjawab lebih buruk, 13,9 persen menjawab lebih baik, dan 2,8 persen sisanya tidak menjawab.

Lebih lanjut, survei juga menanyakan dua pilihan kepada responden, yaitu membatasi aktivitas perekonomian untuk mengurangi wabah Corona, ataukah tidak membatasi perekonomian meski berisiko meningkatkan penyebaran virus.

Temuan survei mengatakan, sebanyak 39,1 persen memilih untuk tidak membatasi perekonomian meski berpotensi meningkatkan penyebaran virus.

Kemudian, sebanyak 32,9 persen menjawab membatasi perekonomian demi mengurangi wabah. Sisanya 28 persen memilih tidak menjawab.

Rilis survei menyimpulkan, temuan data survei menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih relatif belum membaik dibandingkan 10 bulan yang lalu saat Covid-19 baru menyerang Indonesia.

Baca juga: Jokowi ke Pekerja: Tingkatkan Keahlian Agar Setelah Pandemi Membaik, Mampu Bersaing Secara Global

"Kondisi ini memicu kejenuhan masyarakat sehingga bersikap kurang peduli terhadap wabah Covid-19," tulis rilis.

"Ketika diminta memilih antara aktivitas ekonomi atau penanggulangan wabah, masyarakat terbelah dan cenderung lebih memilih pembebasan aktivitas ekonomi walaupun berpotensi meningkatkan penyebaran Covid-19 39,1 persen," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com