A Kurniawan Ulung
Wartawan

Wartawan tinggal di Jakarta, menekuni isu-isu hubungan internasional.

Perlunya Indonesia Meratifikasi Traktat Larangan Senjata Nuklir

Kompas.com - 21/02/2021, 21:21 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Oleh A Kurniawan Ulung*

TRAKTAT Larangan Senjata Nuklir (TPNW) yang melarang produksi, pengembangan, dan penggunaan senjata nuklir akhirnya berlaku sebagai sebuah hukum internasional.

Sayangnya, perjanjian multilateral ini belum diratifikasi oleh Indonesia hingga saat ini. Pemerintah perlu segera meratifikasi TPNW untuk membebaskan masyarakat dunia dari ancaman senjata nuklir.

Pemerintah perlu mengingat kembali tragedi mengerikan di Jepang pada 75 tahun lalu. Pada saat Perang Dunia II, bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki menewaskan sekitar 200.000 jiwa dan menyebabkan penyintas mengalami cacat, menghadapi trauma psikologis, dan menjadi korban diskriminasi selama sisa hidupnya.

Baca juga: AS Siap Bertemu Iran untuk Bahas Ulang Perjanjian Nuklir 2015

Setelah Jepang, setiap negara, termasuk Indonesia, sebenarnya memiliki risiko menjadi korban kedua senjata nuklir jika pemerintah tidak waspada.

Oleh karena itu, akademisi, aktivis, wartawan dan berbagai elemen masyarakat perlu bersatu untuk mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi TPNW demi menciptakan perdamaian dunia dan menjaga kelangsungan hidup umat manusia.

Tujuan TPNW

TPNW yang mulai berlaku pada 22 Januari 2021 merupakan sebuah langkah maju untuk mencegah bencana kemanusiaan, kesehatan dan lingkungan akibat jatuhnya bom atom di Jepang pada masa Perang Dunia II terulang kembali.

TPNW telah diratifikasi oleh 52 negara. Sebagai sebuah rejim internasional, traktat ini mengandung asas, norma, dan aturan yang secara eksplisit mengikat negara-negara peratifikasi untuk tidak memproduksi, menggunakan, dan mengembangkan senjata nuklir.

Baca juga: Bosan dengan Janji Manis AS, Iran Hanya Akan Merespons Aksi Nyata Perjanjian Nuklir

TPNW juga melarang negara anggota untuk menguji, menimbun, dan mengancam negara lain dengan senjata nuklir.

Negara-negara yang tergabung dalam TPNW berupaya meraih satu kepentingan bersama, yakni menghapuskan senjata nuklir di dunia.

Foto diambil pada kisaran 1948, menunjukkan kondisi Kota Hiroshima yang hancur luluh lantak, beberapa tahun setelah AS menjatuhkan bom atom di kota itu. Pada 73 tahun lalu, Agustus 1945, AS menjatuhkan bom 'Little Boy' di Kota Hiroshima, Jepang, sebagai tahap akhir PD II yang menewaskan lebih dari 120.000 orang. Setelah Hiroshima, Kota Nagasaki menjadi sasaran berikutnya.AFP PHOTO/FILES Foto diambil pada kisaran 1948, menunjukkan kondisi Kota Hiroshima yang hancur luluh lantak, beberapa tahun setelah AS menjatuhkan bom atom di kota itu. Pada 73 tahun lalu, Agustus 1945, AS menjatuhkan bom 'Little Boy' di Kota Hiroshima, Jepang, sebagai tahap akhir PD II yang menewaskan lebih dari 120.000 orang. Setelah Hiroshima, Kota Nagasaki menjadi sasaran berikutnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993

Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993

Nasional
Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

Nasional
ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

Nasional
KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

Nasional
Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

Nasional
Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

Nasional
PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

Nasional
Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

Nasional
Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

Nasional
PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

Nasional
Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Nasional
Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

Nasional
Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.