Ridwan Kamil: Kalau Vaksinasi Mandiri Percepat "Herd Immunity", Saya Sangat Setuju

Kompas.com - 21/02/2021, 19:27 WIB
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat diwawancara Kompas.com di rumah dinasnya di Bandung, Jawa Barat, Senin (11/1/2021). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOGubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat diwawancara Kompas.com di rumah dinasnya di Bandung, Jawa Barat, Senin (11/1/2021).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil mendukung vaksinasi mandiri untuk masyarakat guna mencegah penularan Covid-19.

Pria yang biasa disapa Emil itu menilai, vaksinasi mandiri diperlukan untuk mempercepat Kekebalan kelompok atau herd immunity.

“Saya punya pendapat juga terkait vaksin mandiri, kalau herd immunity ini mau dicapai maka semua metode managemen penyuntikan vaksin secepat-cepatnya itu yang kita pilih,” kata Emil dalam diskusi daring, Minggu (21/2/2021).

“Kalau ternyata vaksin mandiri ini mempercepat terjadinya herd immunity, saya sangat setuju,” ucap Emil.

Baca juga: Soal Vaksinasi Mandiri, Menkes Ingatkan 4 Prinsip: Vaksin Gratis Hingga Bukan untuk Bisnis

Menurut Emil, hal yang terpenting dan perlu diperhatikan yakni manajemen penyuntikan vaksin mandiri tersebut tidak mengganggu jadwal yang sudah diatur di puskesmas.

Orang yang melakukan vaksin mandiri, kata Emil, tidak perlu mengantre di puskesmas sehingga tidak perlu menunggu giliran vaksin gratis pemerintah.

“Ibaratnya begini, semua itu gratis, Anda orang kaya, Anda juga gratis, tetapi kalau mau mandiri ya Anda harus bayar karena Anda atur jadwal sendiri, di tempat yang lebih nyaman sendiri, kan begitu, tidak mengantre di puskesmas dan sebagainya,” ujar Emil.

Oleh karena itu, Emil berpendapat, terkait dengan vaksin mandiri jika dilihat dari aspek Indonesia harus mencapai herd immunity secepat-cepatnya, vaksinasi mandiri dinilai perlu dilakukan. 

“Saya cenderung sangat menyetujui adanya pilihan kelompok menengah atas itu untuk membayar dan melakukan vaksin mandiri selama tidak mengganggu suplay dan demand dari vaksin yang sudah diatur untuk puskesmas-puskesmas itu,” ucap Emil.

Baca juga: Kadin Siapkan Data Perusahaan yang Ikut Vaksinasi Mandiri

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, ada empat prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program vaksinasi mandiri atau vaksin gotong royong.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X