Kompas.com - 21/02/2021, 16:23 WIB
Presiden Joko Widodo saat menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2021 yang digelar secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (20/2/2021). Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo saat menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2021 yang digelar secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (20/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2021.

Aturan yang diteken pada 11 Februari 2021 ini merupakan bentuk perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan dokumen perpres yang diunduh Kompas.com dari JDIH Kementerian Sekretariat Negara, ketentuan ini mengatur tentang struktur baru di Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

"Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung," demikian bunyi Pasal 25A Ayat (1) Perpres Nomor 15 Tahun 2021.

Baca juga: Jaksa Agung Mengaku Dipuji Pemain Saham Setelah Tetapkan Benny Tjokro Tersangka

Berdasar Pasal 25B Ayat (1), Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas

Sementara itu, pada Ayat (2) pasal yang sama dikatakan bahwa lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas meliputi penyidikan perkara koneksitas, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara.

Penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat.

Putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.

Baca juga: Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Ditunjuk Jadi Plt Wakil Jaksa Agung

Pada Pasal 62A dikatakan bahwa jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ditambahkannya struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, maka, sebagaimana bunyi Pasal 5 Perpres Nomor 15 Tahun 2021, organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari:

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Nasional
Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Nasional
Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Nasional
Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Nasional
Idul Fitri 1442 H, Ketum PPP: Masih Banyak Saudara Kita Berjuang Lawan Pandemi Covid-19

Idul Fitri 1442 H, Ketum PPP: Masih Banyak Saudara Kita Berjuang Lawan Pandemi Covid-19

Nasional
Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Nasional
Kemenkes: Sinovac Efektif Turunkan Risiko Kematian akibat Covid-19 hingga 98 Persen

Kemenkes: Sinovac Efektif Turunkan Risiko Kematian akibat Covid-19 hingga 98 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Keraguan Masyarakat untuk Divaksin Menurun

Kemenkes Sebut Keraguan Masyarakat untuk Divaksin Menurun

Nasional
Edhy Prabowo Lebaran di Rutan KPK Bersama Keluarga, Istri Sebut Suaminya Sehat dan Mohon Doa

Edhy Prabowo Lebaran di Rutan KPK Bersama Keluarga, Istri Sebut Suaminya Sehat dan Mohon Doa

Nasional
Apresiasi Masyarakat yang Tak Mudik, Airlangga: Anda Semua Pahlawan Perangi Covid-19

Apresiasi Masyarakat yang Tak Mudik, Airlangga: Anda Semua Pahlawan Perangi Covid-19

Nasional
Mudik Lebaran dari Perspektif Komunikasi

Mudik Lebaran dari Perspektif Komunikasi

Nasional
UPDATE: 1,7 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, 13,6 Juta Orang Ikut Vaksinasi

UPDATE: 1,7 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, 13,6 Juta Orang Ikut Vaksinasi

Nasional
Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan

Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan

Nasional
Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X