Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19 Minta Limbah Masker Dikelola dengan Benar, Begini Caranya

Kompas.com - 21/02/2021, 14:07 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta masyarakat mengelola limbah masker secara baik dan benar.

Pengelolaan limbah masker tak bisa dilakukan sembarangan karena berpotensi menimbulkan penularan virus.

Sebelum membuang masker medis bekas pakai misalnya, disarankan untuk lebih dulu mendisinfeksi dan merusak masker.

"Kita masukkan ke dalam kantung atau plastik yang tertutup, kita berikan tanda, kemudian baru kita lakukan pengumpulan" kata Ketua Subbidang Penanganan Limbah Medis Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 dr Lia G Partakusuma, melalui tayangan YouTube BNPB, Minggu (21/2/2021).

Baca juga: Satgas: Gunakan Masker N95 di Area RS dan Mengunjungi Orang Sakit

Prosedur yang sama juga harus dilakukan terhadap masker kain yang sudah tidak layak. Masker didisinfeksi atau dicuci sebelum dibuang atau dirusak.

Perusakan masker bertujuan untuk mencegah masker didaur ulang.

Untuk memastikan pencegahan penularan virus, satgas menyarankan agar pembuangan limbah masker dilakukan secara terorganisasi, mulai dari tingkat keluarga, RT, RW, desa, kelurahan, hingga kecamatan.

"Jadi nanti secara periodik desa akan membawa plastik-plastik (limbah masker) tersebut untuk dibawa ke incinerator (pengolahan sampah medis) atau tempat yang sudah diatur," ujar Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Covid-19 Brigjen TNI (Purn) dr Alexander K. Ginting, dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: Selama Pandemi, Dinas LH DKI Musnahkan 1,5 Ton Limbah Masker

Alexander mengingatkan agar pengelolaan masker bekas pakai pasien Covid-19 dilakukan secara lebih hati-hati.

Setelah masker didisinfeksi, disarankan untuk memasukkan masker ke tempat tertutup hingga diletakkan ke tempat pembuangan.

Satgas juga menyarankan kantor-kantor atau para pengelola gedung menyediakan tempat sampah khusus masker.

Langkah-langkah ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya penularan virus.

"Sumber infeksi tidak hanya virus, tapi juga bisa bakteri bahkan jamur dan ini akan mencemari air, air laut, mencemari darat," kata Alexander.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Nasional
Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Nasional
MK: 'Endorsement' Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

MK: "Endorsement" Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

Nasional
Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

Nasional
MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

Nasional
MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

Nasional
Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Nasional
MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

Nasional
MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

Nasional
MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

Nasional
MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

Nasional
Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Nasional
MK Anggap Tak Ada Korelasi Pernyataan 'Cawe-cawe' Jokowi ke Hasil Pilpres 2024

MK Anggap Tak Ada Korelasi Pernyataan "Cawe-cawe" Jokowi ke Hasil Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com