Kompas.com - 20/02/2021, 17:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro yang dilaksanakan mulai 9 Februari 2021 berhasil menurunkan kasus Covid-19.

Presiden menyebutkan, penambahan kasus positif Covid-19 secara nasional mulai turun di angka 8.000 atau 9.000.

"Tiga minggu lalu masih di angka 14.000, 15.0000. Sekarang minggu terakhir kemarin ini sudah di angka 8.000, 9.000. Hanya kemarin ke 10.000. Tapi ini menunjukkan bahwa PPKM mikro ini kalau kita lakukan serius, ini akan memberikan hasil," kata Jokowi dalam siaran di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/2/2021).

Baca juga: PPKM Mikro Diperpanjang 14 Hari, Ini Aturan Penerapannya

Jokowi mengatakan, dia sejak awal menginginkan pembatasan berskala mikro. Menurut dia, PPKM yang sebelumnya diterapkan terbukti tidak efektif menekan laju penularan Covid-19.

Ia menambahkan, dalam kebijakan PPKM mikro, pemerintah meniru India. India menerapkan "micro lockdown" yang kemudian efektif menurunkan kasus Covid-19.

"Kita juga tanya ke Menteri Kesehatan India karena di sana bisa terjunnya tajam. Kuncinya, yang kami dengar dari media-media, mereka melakukan lockdown, tidak. Tapi mereka melakukan micro lockdown. Yang awal-awal saya sudah sampaikan PSBB skala mikro," ujarnya.

Menurut Jokowi, pemberlakuan pembatasan secara luas tidak akan efektif menekan kasus Covid-19.

Ia menegaskan, pembatasan cukup dilakukan di daerah yang masuk kategori zona merah. Dengan begitu, perekonomian masyarakat di daerah lain akan tetap berjalan.

"Wong yang merah satu RT, yang dilakukan PSBB satu kota. Ekonominya dong kena. Kalau yang kena satu kelurahan, ya sudah satu kelurahan itu saja yang diisolasi. Tapi bukan satu kota. Itu yang dilakukan India. Meski di awal-awal, India lockdown total. Jadi strateginya sama PPKM mikro, itu yang kita pakai," kata Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Nasional
Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Nasional
Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Nasional
RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan

RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan

Nasional
Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha

Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Pandemi Menguak Kelemahan Sistem Kesehatan Manual

Wapres Ma'ruf Amin: Pandemi Menguak Kelemahan Sistem Kesehatan Manual

Nasional
Beda Pengakuan Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer, Mulai dari Amunisi hingga Penembakan Yosua

Beda Pengakuan Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer, Mulai dari Amunisi hingga Penembakan Yosua

Nasional
Stafsus Presiden Klaim KUHP Jamin Kebebasan Pers

Stafsus Presiden Klaim KUHP Jamin Kebebasan Pers

Nasional
KPK Terus Telusuri Dugaan Aliran Dana Suap Kakanwil BPN Riau

KPK Terus Telusuri Dugaan Aliran Dana Suap Kakanwil BPN Riau

Nasional
Sebagai Anak Presiden, Kaesang Harus Lapor ke KPK jika Terima Hadiah Pernikahan

Sebagai Anak Presiden, Kaesang Harus Lapor ke KPK jika Terima Hadiah Pernikahan

Nasional
KPK Sebut Tersangka Kasus Suap Hakim Agung Masih Bisa Bertambah

KPK Sebut Tersangka Kasus Suap Hakim Agung Masih Bisa Bertambah

Nasional
Ma'ruf Amin: Korupsi Musuh Utama, Penegakan Hukum Tak Boleh Tumpul

Ma'ruf Amin: Korupsi Musuh Utama, Penegakan Hukum Tak Boleh Tumpul

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ferdy Sambo Ngaku Diuntungkan CCTV Rumahnya Rusak | KUHP 'Kado Manis' Koruptor

[POPULER NASIONAL] Ferdy Sambo Ngaku Diuntungkan CCTV Rumahnya Rusak | KUHP "Kado Manis" Koruptor

Nasional
Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi: Tugas dan Wewenangnya

Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi: Tugas dan Wewenangnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.