Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 20/02/2021, 16:45 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, ketersediaan vaksin Covid-19 saat ini measih menjadi masalah utama dalam pelaksanaan program vaksinasi.

Sebab, jumlah vaksin yang tersedia masih sedikit dibandingkan kebutuhan nasional. Ia memprediksi, ketersediaan vaksin Covid-19 baru akan memadai pada pertengahan tahun 2021.

"Yang masih jadi problem adalah jumlah vaksin yang ada. Itu akan mencapai titik angka yang paling baik pada semester kedua," ucap Jokowi, disiarkan dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/2/2021).

"Mungkin sebulan bisa 30-40 juta. Bulan Juni atau Juli baru menginjak angka itu," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Vaksin yang Ada di Dunia Ini Menjadi Rebutan 215 Negara

Hal lain yang menjadi persoalan yaitu tenaga vaksinator. Sebab, 30 ribu tenaga vaksinator yang ada saat ini persebarannya tidak merata.

"Jadi menyebabkan pelaksanaan vaksinasi provinsi satu dg lain kecepatannya berbeda," ucapnya.

Jokowi mengatakan, pemerintah akan menambah tenaga vaksinator dari Kementerian Kesehatan dan TNI-Polri.

Menurut rencana, ada 30.000 tenaga vaksinator dari Kemenkes, dan 9 ribu tenaga vaksinator dari TNI-Polri.

"Sehingga mencapai katakan 40.000. Kalau satu vaksinator bisa (menyuntik) 30 (orang), berarti sehari 1,2 juta," ujarnya.

Baca juga: Menkes Sebut Lebih dari 5.000 Personel TNI-Polri Siap Jadi Tracer Covid-19

Ia kemudian mengatakan, mulai pertengahan Februari ini, pemerintah sudah memulai vaksinasi tahap kedua.

Dalam vaksinasi tahap kedua ini, vaksin akan diberikan kepada pekerja pelayanan publik, seperti TNI dan Polri dan wartawan.

Kemudian, juga para pedagang pasar yang banyak berinteraksi dengan masyarakat.

"Plus yang jadi prioritas adalah lansia, meski sudah kita mulai kerjakan minggu lalu," kata dia.

Jokowi menyebutkan, pada akhir Februari atau awal Maret, akan ada lagi 11 juta vaksin Sinovac yang bakal tersedia.

Baca juga: Imlek 2021, Jokowi: Semoga Bangsa Indonesia Berhasil Hadapi Tantangan yang Ada

Kemudian, ada vaksin dari AstraZeneca sebanyak 4,6 juta. Namun, untuk distribusi vaksin AstraZeneca masih dibahas oleh Kementerian Kesehatan.

Ia berharap dengan pelaksanaan vaksinasi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro, laju penularan Covid-19 dapat ditekan. Selain itu, kekebalan komunitas (herd immunity) dapat segera tercipta.

Misalnya, seperti di DKI Jakarta, pemerintah terus mengejar target vaksinasi terhadap 3,4 juta orang yang ada di zona-zona merah.

"Di Jakarta ini kita harapkan 3,4 juta kita kejar dalam klaster-klaster yang datanya sudah kita miliki hasil pembahasan dengan Gubernur DKI. Kita harapkan nanti tercipta herd immunity dan menurunkan laju penularan Covid-19," tutur Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Larangan Pejabat dan ASN Bukber, Pimpinan DPR: Ini Supaya Covid Tidak Terjangkit Lagi

Soal Larangan Pejabat dan ASN Bukber, Pimpinan DPR: Ini Supaya Covid Tidak Terjangkit Lagi

Nasional
Bertemu Jokowi, Puan Bahas Legislasi hingga Kerja Sama Politik PDI-P

Bertemu Jokowi, Puan Bahas Legislasi hingga Kerja Sama Politik PDI-P

Nasional
Pertemuan 'Serba 2' Puan Maharani dan Jokowi di Istana...

Pertemuan "Serba 2" Puan Maharani dan Jokowi di Istana...

Nasional
PPTI: Penderita Diabetes Punya Risiko 3 Kali Lebih Besar Sakit TBC Usai Terinfeksi

PPTI: Penderita Diabetes Punya Risiko 3 Kali Lebih Besar Sakit TBC Usai Terinfeksi

Nasional
RUU PPRT Disahkan Jadi Inisiatif DPR, Puan: Perjuangan Harus Sabar agar Hasilnya Bermanfaat

RUU PPRT Disahkan Jadi Inisiatif DPR, Puan: Perjuangan Harus Sabar agar Hasilnya Bermanfaat

Nasional
Pengamat: Duet Prabowo-Ganjar Mulus jika Direstui Megawati, Jokowi, dan Cak Imin

Pengamat: Duet Prabowo-Ganjar Mulus jika Direstui Megawati, Jokowi, dan Cak Imin

Nasional
Peta Koalisi Pilpres 2024 Dinilai Masih Mungkin Berubah sampai PDI-P Umumkan Capres

Peta Koalisi Pilpres 2024 Dinilai Masih Mungkin Berubah sampai PDI-P Umumkan Capres

Nasional
Sore Ini, Tim Kecil Koalisi Pengusung Anies Akan Umumkan Nota Kesepakatan yang Dicapai

Sore Ini, Tim Kecil Koalisi Pengusung Anies Akan Umumkan Nota Kesepakatan yang Dicapai

Nasional
Terduga Penyuap Lukas Enembe Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Jakpus

Terduga Penyuap Lukas Enembe Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Jakpus

Nasional
Demokrat: Sudah di Tangan Anies, Koalisi Tak Akan Lagi Pertanyakan Soal Cawapres

Demokrat: Sudah di Tangan Anies, Koalisi Tak Akan Lagi Pertanyakan Soal Cawapres

Nasional
UU Cipta Kerja Larang PHK Pekerja yang Sakit atau Hamil

UU Cipta Kerja Larang PHK Pekerja yang Sakit atau Hamil

Nasional
Kompolnas Ungkap Kematian Bripka AF yang Disebut Bunuh Diri di Samosir Janggal

Kompolnas Ungkap Kematian Bripka AF yang Disebut Bunuh Diri di Samosir Janggal

Nasional
Mayjen Novi Helmy Resmi Jabat Pangdam Iskandar Muda, Diminta KSAD Perketat Keamanan di Perbatasan

Mayjen Novi Helmy Resmi Jabat Pangdam Iskandar Muda, Diminta KSAD Perketat Keamanan di Perbatasan

Nasional
UU Cipta Kerja: Pengusaha Bayar Upah di Bawah Minimum Dipenjara 4 Tahun

UU Cipta Kerja: Pengusaha Bayar Upah di Bawah Minimum Dipenjara 4 Tahun

Nasional
Pukat: Bahaya jika Laporan PPATK Diserahkan ke DPR, Digeser Jadi Persoalan Politik

Pukat: Bahaya jika Laporan PPATK Diserahkan ke DPR, Digeser Jadi Persoalan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke