Paguyuban Korban UU ITE Minta Pemerintah Larang Akun Anonim di Medsos

Kompas.com - 19/02/2021, 20:55 WIB
Ilustrasi media sosial (ipopba) KOMPAS.COM/Ilustrasi media sosial (ipopba)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Paguyuban Korban UU ITE (Paku ITE) menyarankan pemerintah untuk mengundang sejumlah penyedia layanan media sosial untuk membatasi pembuatan akun sosial media di kalangan masyarakat.

Koordinator PAKU ITE Muhammad Arsyad meminta pemerintah untuk membuat kebijakan satu orang satu akun media sosial guna mengurangi ujaran kebencian di dunia maya.

Arsyad menilai ujaran kebencian di media sosial ini membuat gaduh dan dapat menjadi pemicu masyarakat untuk saling lapor dengan menggunakan UU ITE.

Baca juga: Paguyuban Korban Sebut Tiga Pihak yang Sering Pakai Pasal Karet UU ITE

"Setiap orang harus hanya memiliki satu akun media sosial dan tidak boleh ada akun anonim-anonim. Karena orang-orang dengan akun anomim ini yang banyak melakukan ujaran kebencian," jelas Arsyad pada diskusi daring yang diadakan Peta ITE dan Safenet, Jumat (19/2/2021).

Maka, Arsyad meminta pemerintah untuk memberikan kebijakan tegas pada perusahaan penyedia layanan media sosial agar dapat melakukan pembatasan akun media sosial.

Arsyad menilai jika ada ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial, penyedia layanan juga dikenai sanksi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Seharusnya yang dihukum dan diberi aturan ketat adalah perusahaan penyedia layanan media sosial ini. Masa Facebook dan Twitter tidak bisa mengidentifikasi, satu orang harus satu akun media sosial," katanya.

Sebagai informasi wacana revisi UU ITE yang digaungkan Presiden Joko Wisodo juga direspon oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Johnny menjelaskan pemerintah tak hanya berencana menyusun pedoman interpretasi resmi namun juga mengkaji kemungkinan revisi UU ini.

Baca juga: Cerita Korban UU ITE: Trauma hingga Kehilangan Pekerjaan

"Pemerintah mengkaji keduanya, pedoman tafsir menjadi acuan bagi aparat penegak hukum agar tidak multitafsir, dan sekaligus pemerintah melakukan kajian untunk revisi UU ITE tersebut," papar Johnny saat dihubungi Kompas.com.

Johhnny menyebut bahwa pemerintah akan membentuk dua tim resmi yakni tim pengkaji penyusunan pedoman interpretasi resmi UU ITE, serta tim pengkaji rebisi UU ITE.

Selain Kominfo, pedoman ini akan disusun Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Polri, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmikan Ruang Pelayanan dan Pengaduan 'Sapa', Menteri PPPA: Komitmen Pemerintah Beri Pelayanan

Resmikan Ruang Pelayanan dan Pengaduan "Sapa", Menteri PPPA: Komitmen Pemerintah Beri Pelayanan

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Finlandia, Total 5.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Finlandia, Total 5.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Indonesia Apresiasi Upaya Kanada Bantu Penanganan Pandemi Covid-19

Indonesia Apresiasi Upaya Kanada Bantu Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: BOR di Wisma Atlet Saat ini 25 Persen, Sebelumnya 90 Persen

Jokowi: BOR di Wisma Atlet Saat ini 25 Persen, Sebelumnya 90 Persen

Nasional
Tiga Brigjen TNI Jalani Seleksi Calon Hakim Agung Kamar Militer

Tiga Brigjen TNI Jalani Seleksi Calon Hakim Agung Kamar Militer

Nasional
Tim 75: Keberatan KPK atas LAHP Ombudsman sebagai Sikap Antikoreksi

Tim 75: Keberatan KPK atas LAHP Ombudsman sebagai Sikap Antikoreksi

Nasional
KSAD Terima Laporan Ada Pemotongan Gaji Siswa Pendidikan Infanteri di Seluruh Rindam

KSAD Terima Laporan Ada Pemotongan Gaji Siswa Pendidikan Infanteri di Seluruh Rindam

Nasional
KSAD Ancam Pidanakan Penyeleweng Uang Makan dan Gaji Siswa Bintara-Tamtama

KSAD Ancam Pidanakan Penyeleweng Uang Makan dan Gaji Siswa Bintara-Tamtama

Nasional
Data Varian Baru, Kasus Covid-19 dengan Varian Delta Terus Bertambah di DKI Jakarta

Data Varian Baru, Kasus Covid-19 dengan Varian Delta Terus Bertambah di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Klaim Pandemi di Jawa-Bali Mulai Turun, Utamanya di Jakarta

Jokowi Klaim Pandemi di Jawa-Bali Mulai Turun, Utamanya di Jakarta

Nasional
Jokowi Tinjau RS Modular Pertamina, Berkapasitas 305 Tempat Tidur

Jokowi Tinjau RS Modular Pertamina, Berkapasitas 305 Tempat Tidur

Nasional
Memaknai Corona ala Madura

Memaknai Corona ala Madura

Nasional
ICJR: Aksi Dinar Candy Harus Dilihat sebagai Bentuk Protes, Bukan Pornografi

ICJR: Aksi Dinar Candy Harus Dilihat sebagai Bentuk Protes, Bukan Pornografi

Nasional
1.331 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 25 Provinsi, DKI Jakarta Catat 390

1.331 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 25 Provinsi, DKI Jakarta Catat 390

Nasional
Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X